SOE, TTS – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendatangi Kantor DPRD TTS, Kamis (25/9/2025), untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut keadilan setelah sebanyak 1.689 tenaga honorer tidak diusulkan oleh Pemda TTS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Para honorer yang sebagian telah lama mengabdi ini menilai pemerintah daerah berlaku tidak adil. Meski alasan yang disampaikan adalah keterbatasan anggaran, semua tenaga honorer tetap diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) selama berhari-hari.
Kedatangan tenaga honorer tersebut diterima langsung Wakil Ketua DPRD TTS, Arsianus Nenobahan, Ketua Komisi IV Religius Usfunan, serta sejumlah anggota DPRD lain, yakni Albinus Kase, Deksi Letuna, Melki Nenometa, dan Habel Hotty.
Ketua Komisi IV DPRD TTS, Religius Usfunan, menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Menurutnya, belum diusulkannya ribuan tenaga honorer ini memang berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah.
“Kami akan bangun komunikasi dan mendorong supaya mereka diperhatikan. Komisi juga akan mengupayakan audiensi dengan Kementerian PAN-RB,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD TTS, Egy. Ia menjelaskan, pembiayaan PPPK paruh waktu sepenuhnya dibebankan ke daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) TTS hanya Rp43 miliar, sedangkan untuk 1.689 tenaga honorer saja dibutuhkan sekitar Rp52 miliar.
“Karena itu, butuh keputusan politik. Fraksi-fraksi di DPRD TTS akan mengusahakan audiensi dengan Komisi X DPR RI,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD TTS, Arsianus Nenobahan, menambahkan bahwa Komisi I dan Komisi IV DPRD TTS akan duduk bersama merumuskan langkah politik menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita akan komunikasi dengan Komisi X DPR RI untuk minta kepastian, sekaligus melobi BKN dan Menpan-RB,” jelas Ketua DPC Gerindra TTS itu. (Sys/ST)
Editor: Agus S