JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengikuti dua rapat penting di Jakarta, Selasa (22/10/2025), yang berfokus pada penguatan ekonomi pesisir dan percepatan penanganan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kedua agenda itu menjadi momentum strategis bagi NTT untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat pesisir serta meningkatkan ketahanan gizi keluarga prasejahtera di wilayah pelosok.
Pada rapat pertama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dibahas percepatan Program Kampung Nelayan — program bernilai hingga Rp20 miliar per kampung yang dirancang untuk memberdayakan komunitas pesisir.
“Program ini luar biasa. Saya minta seluruh bupati, wakil bupati, dan sekda jangan setengah hati. Siapkan lahan dan administrasi dengan serius agar NTT bisa menjadi provinsi prioritas. Jangan sampai peluang besar ini lewat hanya karena kita kurang siap,” tegas Gubernur Melkiades.
Ia menjelaskan bahwa KKP telah menempatkan beberapa kabupaten seperti Alor, Flores Timur, Sikka, Kupang, dan Manggarai Barat sebagai wilayah tahap awal. Namun, ia mendorong seluruh daerah di NTT agar mengusulkan dua hingga tiga lokasi untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Ini bukan sekadar proyek, tapi investasi untuk masa depan masyarakat pesisir kita,” tambahnya.
Selanjutnya, Gubernur Melkiades menghadiri rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel untuk membahas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat ini bertujuan mempercepat upaya penanganan gizi buruk secara terpadu dan berkelanjutan.
“Kita ingin pastikan tidak ada satu pun anak di NTT kehilangan masa depan karena gizi buruk. Prinsipnya sederhana: di mana ada ibu hamil dan anak-anak, di situ kita bangun dapur gizi,” ujarnya.
Program nasional tersebut menargetkan pembangunan 6.000 dapur gizi di seluruh Indonesia, dengan NTT sebagai salah satu provinsi prioritas. Dukungan dari Krakatau Steel dan BUMN lainnya mencakup bantuan logistik, pelatihan tenaga dapur, dan sertifikasi halal untuk memastikan layanan gizi yang sehat dan berkualitas.
Melkiades juga menegaskan agar seluruh kepala daerah di NTT bekerja cepat, kolaboratif, dan berorientasi hasil nyata, bukan hanya kegiatan seremonial.
“Kita ingin bukti nyata di lapangan. Mari tunjukkan bahwa daerah kita mampu, punya semangat, dan berani berjuang demi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Plt. Dirjen PDE SPKP KKP Machmud, Perwakilan KKP Budi Yuwono, Kepala BGN Dadan Hidayana, Direktur PT Krakatau Steel Akbar Johan, serta sejumlah bupati dan wakil bupati dari daerah prioritas di NTT. (Sys/ST)