Kupang, NTT — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menghadiri Rapat Paripurna ke-49 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi NTT yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Jumat (31/10/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua II Petrus Brechmans Robby Tulus. Dari total 65 anggota dewan, sebanyak 48 anggota tercatat hadir dalam sidang tersebut.
Turut hadir pula Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flouri Rita Wuisan, para staf ahli gubernur, para asisten Sekda, pimpinan BUMD, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTT, serta insan pers.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua rancangan penting, yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan PON XXII Tahun 2028.
Dalam pandangan umumnya, sepuluh fraksi DPRD menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Fraksi-fraksi juga mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar.
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, menegaskan bahwa proses pembahasan RAPBD harus menjadi ruang kolaboratif antara eksekutif dan legislatif. Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pembahasan kali ini menjadi momentum memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Fernando.
Sementara itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan menindaklanjuti setiap catatan secara konstruktif dalam semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Masukan dari fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik. Pemerintah akan mengakomodasi berbagai usulan untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Wagub Johni.
Rapat Paripurna ke-49 ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 sebelum dilanjutkan pada agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dan penetapan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT. (Sys/ST)