SOE, TTS – Pernyataan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) mengenai penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satu tanggapan datang dari advokat muda asal TTS, Arman Tanono, S.H., yang menilai pernyataan tersebut keliru dan tidak mencerminkan realitas sosial masyarakat setempat.
Dalam dialog bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) saat kunjungan kerja di Soe pada 31 Oktober 2025, Wakil Bupati TTS menyebut bahwa meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh minimnya infrastruktur seperti penerangan jalan dan pengawasan CCTV di sejumlah wilayah.
Namun menurut Arman Tanono, pandangan tersebut terlalu dangkal dan menyesatkan. “Saya menilai pernyataan Pak Wakil Bupati itu seperti mimpi di siang bolong. Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa disederhanakan hanya pada soal penerangan dan CCTV,” tegas Arman.
Ia menjelaskan bahwa akar masalah kekerasan justru bersumber dari faktor sosial dan lemahnya penegakan hukum di daerah, seperti pengaruh minuman keras (miras), tekanan ekonomi, kurangnya sosialisasi pemerintah, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap anak.
“Sebagai praktisi hukum, kami tahu akar persoalannya. Banyak kasus yang kami tangani terjadi di dalam rumah, bukan di tempat gelap atau tanpa CCTV. Pelaku umumnya adalah orang dekat korban — keluarga atau kerabat,” ujarnya.
Arman juga menyoroti lemahnya monitoring instansi terkait dan minimnya peran tokoh agama dalam membangun moral masyarakat. “Jadi, ketika saya menonton video pernyataan itu, saya pikir Pak Wakil Bupati sedang berdongeng. Memang ada satu dua kasus yang terjadi di luar area permukiman, tapi mayoritas justru terjadi di dalam rumah,” pungkasnya. (Sys/ST)