JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar pertemuan bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTT pada Selasa, 18 November 2025. Pertemuan yang dipimpin Anggota Banggar DPR RI, Jullie Laiskodat, tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Turut hadir pula Anggota DPR RI Dapil NTT lainnya, Usman Husin dan Eston Funay.
Dalam forum itu, Pemerintah Kabupaten TTS mengajukan beberapa isu prioritas yang hingga kini menjadi kendala serius di tingkat daerah. Persoalan pertama yang disampaikan ialah pembiayaan atau gaji PPPK paruh waktu yang diharapkan dapat ditanggung melalui APBN, mengingat beban anggaran daerah yang kian berat. Selain itu, minimnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026 diprediksi menghambat kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan.
Isu lain yang turut disorot adalah lambatnya proses izin pembangunan rumah bagi korban bencana di Desa Kuatae dan 21 titik lain di wilayah TTS dengan total kebutuhan 272 unit. Pemerintah daerah meminta dukungan penuh untuk mempercepat perizinan agar masyarakat segera memperoleh tempat tinggal yang layak.
Terkait infrastruktur, Pemkab TTS menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan dan jembatan guna membuka keterisolasian sejumlah wilayah. Sengketa tanah masyarakat yang diklaim sebagai kawasan kehutanan juga kembali mencuat sebagai masalah mendesak yang memerlukan penyelesaian lintas kementerian.
Poin signifikan lainnya adalah aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Amanatun. Ketua DPRD Kabupaten TTS, Mordekay Liu, menegaskan bahwa kebutuhan DOB bukan hanya aspirasi lokal, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis bagi percepatan pembangunan di wilayah TTS dan daerah lain di daratan Sumba dan Flores.
“Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD TTS memohon agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium DOB agar wilayah Kabupaten TTS bisa dimekarkan,” tegas Mordekay.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara DPRD TTS dan para legislator pusat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional. Dorongan dari DPR RI dipandang sangat penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu prioritas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. (Sys/ST)