Kupang, NTT – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka rapat kerja kepala daerah dengan peringatan keras: ruang fiskal NTT makin sempit, ancaman HIV/AIDS jauh lebih serius dari data resmi, dan seluruh bupati–wali kota diminta menghentikan pola kerja “biasa-biasa saja”. Forum yang berlangsung di Kupang, Kamis (20/11/2025), dihadiri perwakilan pemerintah pusat, BUMD, dan jajaran perangkat daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa kondisi fiskal NTT memasuki fase kritis. Pendapatan daerah stagnan, namun kebutuhan belanja terus meningkat. Karena itu, ia meminta setiap kepala daerah mencari langkah inovatif untuk memperkuat pendapatan daerah.
“Ruang fiskal kita mengecil. Setiap daerah harus mengoptimalkan pendapatan dan mencari terobosan baru,” tegasnya.
Salah satu strategi yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTT adalah penerbitan obligasi daerah. Dokumen pengajuan rencananya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada Desember mendatang. Instrumen itu dinilai sebagai opsi pembiayaan kreatif untuk mendanai proyek-proyek prioritas yang selama ini terkendala anggaran.
Tidak hanya persoalan fiskal, Gubernur Melki juga menyoroti ancaman HIV/AIDS di NTT yang ia sebut sebagai “situasi darurat sunyi”. Menurutnya, peningkatan kasus jauh lebih tinggi dari angka yang tampak dalam laporan.
“Situasinya jauh lebih serius dari yang terlihat. Ada lonjakan penularan yang sangat tinggi, termasuk di kalangan remaja, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan HIV tidak boleh lagi terhambat birokrasi. Ia mendesak agar screening diperluas, intervensi diperkuat, dan layanan pendampingan pasien dilakukan tanpa hambatan administratif.
Rapat kerja tersebut dihadiri Bappenas, Ditjen Perbendaharaan, Badan Gizi Nasional, BUMD, serta lima perangkat daerah strategis. Gubernur Melki menegaskan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah harus bergerak lebih konkret, terutama dalam perencanaan, penguatan layanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Kolaborasi pusat–daerah tidak boleh lagi menjadi seremoni. Harus konkret dalam kebijakan, program, dan eksekusi lapangan,” ujar Melki.
Ia juga meminta seluruh kepala daerah menyelaraskan program pembangunan kabupaten/kota dengan agenda nasional, khususnya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Rapat kerja ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola fiskal, mempercepat reformasi layanan publik, serta mengambil langkah nyata menghadapi wabah HIV/AIDS yang terus mengancam generasi muda NTT.
Dengan nada tegas, Gubernur Melki mengingatkan bahwa semua kebijakan yang diputuskan hari ini harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
“Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Semua keputusan hari ini harus langsung ditindaklanjuti di kabupaten dan kota,” tutupnya. (Sys/ST)