ALOR – Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kembali melakukan inspeksi mendadak terhadap proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Adang, Kabupaten Alor, Minggu (23/11/2025). Kunjungan yang dipimpin Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTT, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., menemukan fakta mengkhawatirkan: proyek senilai Rp10,5 miliar itu masuk kategori “Kontrak Kritis”.
Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan progres fisik baru mencapai 36,64 persen, padahal target rencana sudah berada di angka 75 persen. Deviasi negatif pun melebar hingga minus 39,45 persen, menandakan keterlambatan besar yang berpotensi menggagalkan penyelesaian proyek sesuai jadwal.
Tim PPS Kejati NTT mengidentifikasi penyebab utama keterlambatan, yakni minimnya tenaga kerja, lemahnya manajemen kontrak, serta kurang optimalnya distribusi material. Kondisi ini membuat ritme kerja tidak stabil dan pengawasan teknis tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Asintel Bambang Dwi Murcolono memberikan peringatan keras kepada penyedia, PPK, dan konsultan pengawas agar tidak lagi menangani proyek secara sporadis. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah percepatan harus disusun secara terukur dan dituangkan dalam dokumen pengendalian kontrak resmi.
“Percepatan tidak boleh bersifat parsial dan tidak boleh informal. Harus ada kerangka kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Untuk menyelamatkan proyek, Tim PPS merekomendasikan sejumlah langkah mitigatif, antara lain Show Cause Meeting (SCM), penambahan tenaga kerja, optimalisasi sistem kerja shift, serta penguatan logistik material di lapangan. Pendekatan ini menjadi bagian dari intervensi Kejaksaan RI dalam memastikan proyek strategis nasional berbasis APBN 2025 tidak mengalami kegagalan pelaksanaan.
Kejati NTT menegaskan bahwa pengawasan intensif akan terus dilakukan hingga terlihat perubahan signifikan pada progres pekerjaan. Proyek Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tetap dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan pengadaan pemerintah. (Sys/ST)