KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menegaskan arah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penguatan program One Village One Product (OVOP). Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program OVOP 2025 yang digelar Dinas PMD Provinsi NTT di Aula Sasando International Hotel Kupang, Kamis (27/11/2025), Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmennya mendorong setiap desa, komunitas, dan sekolah di NTT menghasilkan produk unggulan dengan nilai tambah tinggi.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyatakan bahwa OVOP bukan sekadar slogan, tetapi agenda hilirisasi besar-besaran yang telah diinisiasi sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma. Setiap desa, kelurahan, komunitas, bahkan sekolah dinilai memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang berdaya saing.
Ia menegaskan masyarakat NTT harus berhenti menjual bahan mentah dan mulai masuk pada proses pengolahan dan pengemasan agar nilai jual komoditas meningkat. Arah pembangunan ekonomi desa disebutnya harus bergeser dari pola tanam–panen–jual menjadi tanam–panen–olah–kemas–jual sehingga memberikan keuntungan lebih besar bagi masyarakat.
Di hadapan peserta rakor, Melki juga menyoroti peran NTT Mart sebagai kanal pemasaran produk lokal. Dua gerai telah dioperasikan pemerintah, dan ke depan gerai NTT Mart akan dibuka di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan hilirisasi dan perluasan pasar UMKM. Menurutnya, pasar sudah tersedia; yang dibutuhkan kini adalah komitmen masyarakat untuk memproduksi barang yang berkualitas.
Ia menambahkan bahwa model pengembangan produk tidak hanya berlaku pada desa dan kelurahan, tetapi turut melibatkan sekolah dan komunitas. Pemerintah mendorong implementasi tiga pilar pengembangan produk: OVOP (One Village One Product) untuk desa/kelurahan, OSOP (One School One Product) untuk sekolah, dan OCOP (One Community One Product) untuk komunitas seperti gereja, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Gubernur Melki juga menyoroti ketimpangan neraca perdagangan NTT, di mana barang dari luar jauh lebih banyak masuk dibandingkan barang yang diproduksi lokal dan dijual keluar daerah. Ia menilai kondisi ini sebagai akar kemiskinan struktural yang harus diputus melalui industrialisasi desa, pengembangan produk unggulan, dan penguatan pasar lokal.
Kegiatan rakor ini berlangsung secara luring dan daring dan turut dihadiri Kepala Dinas PMD NTT Viktor Manek, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambros Kodo, Tenaga Ahli OVOP, Satgas OVOP 2025–2030, Kepala Dinas PMD Kabupaten se-NTT, para kepala desa dan ketua kelompok lokus OVOP, Tenaga Pendamping Profesional P3MD, perwakilan Cipayung Plus, senat mahasiswa, ketua OSIS SMA/SMK se-Kupang, serta insan pers. (Sys/ST)