ATAMBUA – Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Belu dalam memperkuat perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman, yang berlangsung di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Selasa (09/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Willy Lay memaparkan kondisi kemiskinan di wilayah perbatasan yang masih menjadi tantangan serius. Ia menyebut bahwa jumlah penduduk prasejahtera di Kabupaten Belu pada Tahun 2025 mencapai 109.966 jiwa atau 46,86% — mayoritas berada pada desil kemiskinan 1–4.
“Pemerintah Kabupaten Belu tidak bisa berjalan sendiri. Ini tanggung jawab bersama semua komponen, stakeholder, dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Bupati Willy Lay mengungkapkan bahwa Pemkab Belu telah mengalokasikan anggaran signifikan dalam APBD sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan perlindungan PMI.
Pada Tahun 2025, Pemkab Belu mengalokasikan: Rp 571 Juta untuk Pendidikan dan Pelatihan Kerja berbasis Kompetensi bagi 56 calon PMI tujuan Jepang, dan juga Rp 100 Juta untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) bagi pekerja rentan, termasuk pengemudi ojek dan CPMI pra-penempatan.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlanjut, tetapi juga ditingkatkan. Pada Tahun 2026, Pemkab Belu telah menyiapkan total anggaran Rp 1,2 Miliar untuk pendidikan, pelatihan, dan perlindungan jaminan sosial bagi 4.300 pekerja rentan.
Bupati Willy Lay turut memaparkan data penempatan PMI asal Belu selama periode 2023–2025, yang mencapai 427 orang, mayoritas bekerja di sektor non-formal.
Sebaran negara tujuan: Malaysia: 416 orang,
Singapura: 4 orang dan Hong Kong: 2 orang
Sebagai bentuk dukungan, ia mengundang langsung Wamen P2MI untuk meninjau 56 pemuda Belu yang tengah mengikuti pelatihan bahasa Jepang pada Binawan Foundation Emaus Nenuk.
Dalam kesempatan itu, Bupati Willy Lay menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerahnya sebagai wilayah perbatasan NKRI–Timor Leste. Ia menyampaikan kekhawatiran mendalam atas pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 105 Miliar pada tahun anggaran berikutnya.
“Pengurangan TKD ini berdampak serius terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu sangat berharap kunjungan kerja Ibu Wakil Menteri membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Bupati Willy Lay menutup sambutannya dengan menyampaikan salam hormat kepada Menteri P2MI, Mukhtarudin, seraya berharap adanya intervensi dan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.(Sys/ST)