KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta perlindungan pekerja migran asal NTT melalui kolaborasi lintas sektor.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat melakukan kunjungan ke Kantor JPIC Divina Providentia Yayasan Sosial Penyelenggaraan Ilahi (SDP) di Nasipanaf, Kota Kupang, Kamis (15/1/2026) malam.
Dalam kunjungan itu, Gubernur Melki hadir bersama Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Direktur Utama Bank NTT Charly Paulus. Ketiganya berdiskusi secara mendalam dengan pengelola JPIC SDP serta para pegiat kemanusiaan mengenai langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem pencegahan TPPO dan perlindungan pekerja migran, khususnya dari NTT yang selama ini menjadi daerah rentan praktik perdagangan orang.
“Penanganan TPPO tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus terpadu dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, aparat penegak hukum, gereja dan lembaga keagamaan, aktivis kemanusiaan, dunia usaha, hingga sektor perbankan,” tegas Gubernur Melki.
Ia menilai tema Natal nasional PGI-KWI, “Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga”, sangat relevan dengan kondisi NTT saat ini. Menurutnya, perlindungan anak dan keluarga NTT dari jerat perdagangan orang merupakan tanggung jawab moral dan kemanusiaan bersama.
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak NTT menjadi korban perdagangan orang, apalagi oleh orang NTT sendiri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Gubernur Melki menekankan bahwa upaya pencegahan TPPO harus menyentuh seluruh mata rantai migrasi, mulai dari persiapan calon pekerja migran di daerah asal, proses keberangkatan, kondisi kerja di daerah tujuan, hingga kepulangan dan reintegrasi sosial-ekonomi di NTT.
“Calon pekerja migran harus dipersiapkan dengan baik agar bekerja secara aman, pulang dengan selamat, dan keluarganya tetap kuat,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, para pihak sepakat untuk segera memformalkan hasil pertemuan dan menindaklanjutinya melalui rapat lanjutan guna merumuskan langkah konkret bersama. Bank NTT menyatakan kesiapan mendukung perlindungan pekerja migran melalui skema pembiayaan khusus berbunga rendah, sebagai upaya mencegah pekerja migran terjerat pinjaman ilegal.
Sementara itu, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen memperkuat pengembangan UMKM dan pendidikan vokasi bagi pekerja migran pascakepulangan, dengan perhatian khusus pada penguatan ekonomi perempuan.
Meski masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi dan pengelolaan basis data, Gubernur Melki menegaskan komitmen seluruh pihak untuk meninggalkan pendekatan sektoral dan membangun kolaborasi yang solid serta berkelanjutan.
“Bersama, kita lindungi pekerja migran dan masa depan keluarga NTT,” pungkasnya. (Sys/ST)