KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menerima kunjungan Kepala Stasiun TVRI NTT Jefri bersama jajaran di Ruang Kerja Gubernur NTT, Jumat (16/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi NTT dan TVRI NTT dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Melki didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT. Sejumlah isu strategis dibahas, salah satunya rencana kerja sama penayangan Piala Dunia 2026.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada TVRI yang menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026. Melalui TVRI Sport dan TVRI Nasional, seluruh 104 pertandingan Piala Dunia 2026 akan ditayangkan secara gratis untuk masyarakat Indonesia, termasuk di NTT.
“Kita patut berbangga karena masyarakat bisa menikmati seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis. Ini menjadi hiburan yang edukatif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Gubernur Melki.
Lebih lanjut, Gubernur Melki menilai kolaborasi Pemprov NTT dan TVRI NTT tidak hanya sebatas penyediaan tontonan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. TVRI NTT merencanakan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di kabupaten dan kota se-NTT dengan melibatkan pelaku UMKM lokal.
Menurutnya, rencana tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya sektor UMKM.
“Setiap kegiatan yang mendorong perputaran ekonomi lokal pasti kami dukung. Momentum besar seperti Piala Dunia harus dimanfaatkan UMKM agar aktivitas ekonomi di daerah ikut meningkat,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-NTT untuk memastikan dukungan teknis dan penyediaan fasilitas agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan dengan lancar dan aman.
Gubernur Melki berharap Piala Dunia 2026 dapat dinikmati seluruh masyarakat NTT tanpa batas, sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah serta pelaku UMKM lokal. (Sys/ST)