KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Senin pagi (19/1/2026). Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa bulan Januari merupakan periode krusial untuk perencanaan pembangunan daerah.
Gubernur Melki meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menuntaskan evaluasi kinerja tahun 2025 serta merampungkan perencanaan program dan kegiatan tahun 2026 paling lambat akhir Januari. Ia menekankan bahwa perencanaan harus jelas, terukur, berbasis data, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Januari adalah bulan perencanaan. Evaluasi kinerja 2025 dan perencanaan 2026 harus tuntas bulan ini. Program harus jelas ukurannya, berbasis data, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Gubernur Melki.
Gubernur juga mengingatkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT patut disyukuri, namun tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan program adalah kualitas pelayanan publik dan dampak nyata di lapangan.
Ia mencontohkan sektor pendidikan, di mana keberhasilan harus tercermin dari menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya kualitas guru dan siswa, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh orang tua.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi atas capaian sektor pertanian NTT yang berhasil melampaui target nasional swasembada pangan hingga 35–40 persen.
Capaian ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa data yang akurat, perencanaan yang matang, serta kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan prestasi di tingkat nasional.
Namun demikian, Gubernur mengingatkan agar tidak ada lagi praktik penyajian data yang tidak akurat atau sekadar menyenangkan pimpinan. Ia menyoroti penanganan stunting yang meski didukung anggaran besar, hasilnya belum optimal.
“Ke depan, anggaran stunting harus benar-benar sampai pada intervensi gizi, bukan habis untuk rapat-rapat,” tegasnya.
Gubernur juga meminta OPD mengurangi program yang tidak berdampak langsung, menyelaraskan target pembangunan pusat dan daerah, serta aktif berkoordinasi jika masih terdapat kebingungan dalam perencanaan.
Ia menegaskan tidak boleh ada OPD yang tidak memahami arah kebijakan kerjanya.
Terkait disiplin ASN, Gubernur Melki menyatakan bahwa masa toleransi telah berakhir. Ia menyoroti masih adanya laporan manipulasi absensi dan meminta Inspektorat Provinsi NTT untuk bertindak tegas.
“Kinerja dan kehadiran ASN akan diverifikasi dan menjadi dasar kebijakan lanjutan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Gubernur Melki
menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penanganan kecelakaan wisata di Labuan Bajo. Ia juga memastikan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pariwisata premium agar kejadian serupa tidak terulang.
“Mari kita bekerja fokus, disiplin, dan solid. Perencanaan yang baik harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat NTT,” pungkasnya.(Sys/ST).