KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan bagian dari demokrasi konstitusional yang sah dan layak dikaji secara terbuka serta mendalam.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan bagian dari demokrasi konstitusional yang sah dan layak dikaji secara terbuka serta mendalam.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Diskusi Publik Cipayung Kupang di Aula DPD RI Provinsi NTT, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Gubernur Melki, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak boleh ditutup, apalagi disederhanakan. Justru, diskursus terbuka diperlukan agar demokrasi Indonesia terus mengalami proses pendewasaan, dengan tetap berpijak pada Pancasila, konstitusi, dan tujuan akhir kesejahteraan rakyat.
“Ini adalah ruang demokrasi yang sah. Setiap gagasan harus dikaji secara kritis, terbuka, dan bertanggung jawab,” ujar Melki.
Diskusi publik tersebut diinisiasi oleh organisasi-organisasi Cipayung Kupang dan menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang politik serta ketatanegaraan yang berbeda. Komposisi pembicara yang beragam dinilai Gubernur Melki membuat forum berjalan substantif, dinamis, dan sarat perdebatan gagasan yang sehat.
“Inilah wajah demokrasi yang kita harapkan—berbeda pendapat, tetapi saling mendengarkan dan saling menghargai,” katanya.
Gubernur Melki menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap undang-undang merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah sesuai konstitusi. Namun demikian, produk hukum tersebut tidak bersifat kebal terhadap kritik.
“Catatan kritis publik adalah bagian penting dari proses perbaikan demokrasi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa perdebatan mengenai mekanisme Pilkada tidak dapat dilepaskan dari tafsir Sila Keempat Pancasila. Menurutnya, sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa tidak pernah menetapkan satu model tunggal dalam memilih pemimpin.
“Indonesia telah melalui berbagai model demokrasi. Semua itu adalah bagian dari perjalanan sejarah yang harus kita refleksikan secara jujur dan rasional,” ujarnya.
Selain demokrasi politik, Gubernur Melki menekankan pentingnya demokrasi ekonomi berjalan seiring. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTT yang mendekati angka nasional sebagai capaian yang patut disyukuri, namun tantangan utama adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik. Ia harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” katanya.
Gubernur Melki berharap diskusi tersebut dapat melahirkan catatan strategis yang tidak hanya relevan bagi NTT, tetapi juga menjadi kontribusi pemikiran bagi perdebatan kebijakan di tingkat nasional. Ia juga mengapresiasi peran mahasiswa dan organisasi Cipayung yang dinilai konsisten menjaga demokrasi melalui diskursus dan pikiran kritis.
“Demokrasi bukan soal menang dan kalah, tetapi tentang berpikir bersama dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Sys/ST)