MAUMERE – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadiri Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Fraksi Partai Golkar bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT di Maumere, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan regulator, praktisi keuangan, akademisi, kepala daerah, serta pimpinan DPRD se-NTT untuk membahas peluang obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik, khususnya bagi wilayah kepulauan seperti NTT.
Dalam keynote speech, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa obligasi daerah merupakan bentuk modern dari nilai luhur Pancasila, terutama semangat gotong royong dalam pembangunan.
Menurutnya, semangat kebersamaan harus hadir sejak awal perencanaan pembangunan, bukan hanya saat menghadapi bencana.
“Obligasi daerah adalah partisipasi ekonomi yang nyata—dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini menjadi wujud gotong royong dalam mendorong pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menyampaikan, di tengah penyesuaian anggaran pemerintah pusat, daerah perlu berpikir kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.
Dana obligasi nantinya dapat diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti pembangunan pelabuhan, termasuk di Paga untuk menekan inflasi, pengelolaan air minum dan sampah, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa ekonomi NTT saat ini tumbuh sebesar 5,05 persen dan angka kemiskinan menurun menjadi 17,5 persen. Meski demikian, ia menilai inovasi pembiayaan tetap diperlukan agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin NTT menjadi provinsi pertama yang siap mengeksekusi skema obligasi daerah begitu regulasinya disahkan di Jakarta,” tegasnya.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada MPR RI, para narasumber, kepala daerah, DPRD, perbankan, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Ia berharap sarasehan ini menjadi langkah konkret menuju kemandirian fiskal dan masa depan pembangunan NTT yang lebih kuat dan berkelanjutan.(Sys/ST).