KUPANG – Sebanyak 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini masih jauh dari target 598 SPPG yang harus terpenuhi hingga akhir tahun 2025.
Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Ernina Sofyessi, menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT yang digelar Rabu (6/8/2025) di Kupang.
“Sampai saat ini baru mencapai 8 persen dari total target untuk NTT,” ujarnya.
Menurut Ernina, saat ini penerima manfaat MBG di NTT telah mencapai 144 ribu orang yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, potensi penerima manfaat program ini di NTT diperkirakan mencapai 1,7 juta orang. Angka tersebut mencakup 1,4 juta siswa, 1.600 ibu hamil, 71 ibu menyusui, dan 259 balita.
Ernina optimistis, progres pembangunan dapur gizi akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan perluasan cakupan program di berbagai wilayah.
Kabupaten Kupang menjadi daerah dengan penerima MBG terbanyak, yakni 12.420 orang. Ia juga menyoroti dampak ekonomi positif dari pelaksanaan program ini, khususnya terhadap petani dan pemasok bahan pangan lokal.
“Dulu petani mencari dapurnya, nanti dapur yang akan mencari pasokan ke petani. Di Jawa, dapur justru harus bersaing dengan permintaan konsumsi rumah tangga,” ungkap Ernina.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan bahwa program MBG akan terus dilanjutkan di wilayahnya. Ia menilai program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga mendongkrak ekonomi masyarakat.
“MBG jalan terus, nanti kita perbaiki yang masih kurang,” tegas Melki.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis nasional yang dijalankan pemerintah pusat melalui BGN untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi seperti NTT. (ant/ST)
Editor: Agus S