KUPANG – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendorong percepatan pengembangan sektor usaha mikro di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui tiga program strategis. Langkah ini diambil untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang tidak lagi terfragmentasi secara sektoral, melainkan menyatu dan saling mendukung.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, N. Riza Damanik, menyatakan bahwa program-program tersebut akan dijalankan secara intensif dalam kurun waktu empat hingga lima bulan ke depan. “Kami menyiapkan tiga program unggulan sebagai bentuk akselerasi pembangunan ekosistem UMKM di NTT. Tujuannya agar pelaku usaha di daerah ini bisa naik kelas dan lebih terlindungi secara hukum serta ekonomi,” ujarnya dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang berlangsung di Kupang, Rabu (6/8/2025).
Program pertama yang diusung adalah transformasi pelaku usaha dari sektor informal ke sektor formal. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang akan digelar di NTT pada bulan Oktober mendatang. Festival ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dijadwalkan berlangsung di 18 provinsi. “Tahun ini festival sudah berjalan di tiga provinsi. Untuk NTT, kami harap menjadi momentum penting dalam mendorong pelaku usaha mendapatkan akses layanan secara menyeluruh,” terang Riza.
Melalui festival tersebut, sebanyak 21 layanan akan dihadirkan secara terintegrasi oleh lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari perizinan usaha, sertifikasi produk, hingga akses pembiayaan. Dengan skema ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan legalitas dan memperluas jangkauan usahanya.
Selain itu, Kemenkop UKM juga menargetkan penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah NTT. Riza menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Gubernur NTT untuk mengaktifkan kembali peran Bank NTT sebagai penyalur KUR. “Tahun ini pemerintah menargetkan 2,3 juta debitur baru, dan hingga pertengahan 2025 sudah mencapai 1 juta debitur. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi NTT,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari para kepala daerah untuk memastikan bahwa akses pembiayaan tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, partisipasi aktif pemerintah daerah akan menentukan seberapa luas dampak program KUR dirasakan masyarakat.
Program berikutnya adalah pelibatan UMKM dalam skema pemenuhan kebutuhan pangan bergizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Riza menuturkan, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenkop UKM dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas pasar UMKM sebagai penyedia kebutuhan dapur bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
“Kami mengajak UMKM lokal untuk mengikuti pelatihan, lalu dikurasi agar dapat memenuhi standar distribusi kebutuhan dapur SPPG. Dengan cara ini, UMKM akan memiliki akses pasok yang pasti dan lapangan kerja baru juga tercipta,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan untuk program MBG adalah salah satu bentuk nyata dari integrasi kebijakan pusat dengan kekuatan ekonomi lokal. “Kami akan bersinergi dengan pemerintah daerah agar semakin banyak UMKM yang terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa, terutama untuk mendukung program bergizi gratis di sekolah-sekolah dan fasilitas publik,” ucap Riza.
Ia menutup pemaparannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan di NTT untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika diberi ruang, akses, dan kepastian, mereka tidak hanya tumbuh, tapi juga menjadi penopang kemandirian ekonomi daerah,” pungkasnya. (ant/ST)
Editor: Agus S