KUPANG – Emanuel Melkiades Laka Lena membuka Rapat Koordinasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-NTT yang digelar di Kupang, Jumat (27/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, gubernur menegaskan bahwa hutan di Nusa Tenggara Timur tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Melki, selama ini hutan lebih banyak dipandang sebagai penyangga ekologis. Padahal, jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan, hutan juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hutan harus tetap menjaga fungsi ekologisnya seperti menjaga air, iklim, dan keseimbangan lingkungan. Namun di saat yang sama, potensi ekonomi dan sosialnya juga perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan di tingkat tapak harus semakin profesional, kuat secara kelembagaan, dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan.
Melki juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor kehutanan di NTT, mulai dari konflik tenurial, praktik illegal logging, perambahan kawasan hutan, hingga ancaman kebakaran hutan.
Dengan kondisi tutupan hutan yang relatif terbatas di NTT, ia menekankan pentingnya pengawasan dan perlindungan kawasan hutan secara lebih ketat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur NTT mengarahkan lima langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh KPH di daerah, yakni pengelolaan hutan secara lestari, pengamanan kawasan hutan, percepatan program perhutanan sosial, optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan, serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.
Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti madu, kemiri, bambu, kopi, dan minyak kayu putih yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat.
“Potensinya sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Kita harus naik kelas, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengolahan hingga pemasaran,” tegasnya.
Melki juga meminta setiap KPH di NTT memiliki minimal lima produk unggulan berbasis potensi lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Selain itu, peluang jasa lingkungan seperti ekowisata, jasa air, hingga perdagangan karbon juga dinilai perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan tanpa merusak kelestariannya.
Ia juga mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan, termasuk mendukung pengembangan UMKM melalui program NTT Mart agar produk berbasis kehutanan dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga ringan bagi pelaku usaha kehutanan dengan dukungan pendampingan usaha agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar.
Usai kegiatan, Gubernur NTT meninjau sejumlah produk olahan kehutanan yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut dan mendorong agar produk-produk tersebut dipasarkan lebih luas melalui NTT Mart.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga hutan tetap lestari sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat di NTT. (Sys/ST).