KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan sebanyak 5.000 unit rumah akan dibedah pada tahun 2026 sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan, jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 436 unit rumah.
“Dari 436 unit rumah pada 2025, naik menjadi 5.000 unit rumah di 2026. Ini lompatan besar untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan hunian layak,” ujarnya di Kupang, Jumat.
Program tersebut merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menyiapkan tiga program utama yang akan digulirkan di NTT, salah satunya program bedah rumah yang mengalami peningkatan hingga 12 kali lipat atau setara 1.200 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebanyak 5.000 unit rumah tersebut akan tersebar di 21 kabupaten dan satu kota di NTT.
Selain itu, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menawarkan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan tenor hingga 30 tahun, sehingga memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak.
Sasaran program tersebut mencakup ASN golongan rendah, anggota TNI-Polri, guru, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses kepemilikan rumah.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan penataan kawasan kumuh yang dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan yang diberikan kepada NTT dalam program bedah rumah tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas perhatian besar bagi masyarakat miskin di NTT. Ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke NTT untuk memastikan integrasi program pusat dan daerah berjalan optimal.
Langkah ini menandai keseriusan kolaborasi lintas pemerintahan dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di NTT. (ant/KS)