KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) NTT di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Senin (8/6/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah dan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas dinilai sangat penting untuk menjamin ketersediaan serta pemerataan distribusi energi hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Menurutnya, tantangan distribusi energi di NTT masih cukup besar, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas dan biaya distribusi tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur mendorong lahirnya pola kolaborasi yang mampu memberikan peluang usaha bagi pelaku bisnis sekaligus memperluas pelayanan energi bagi masyarakat.
“Dalam pembangunan berkelanjutan, pengusaha tentu perlu memperoleh keuntungan yang wajar. Namun karena sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka fungsi sosial juga harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu mencari formulasi yang adil agar pelayanan energi tetap menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan Hiswana Migas bersama Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi BBM maupun LPG di seluruh wilayah NTT. Ia menilai penguatan kebijakan distribusi LPG perlu dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pelaku usaha.
Selain itu, Melki memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan minyak tanah yang hingga kini masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama di pedesaan dan wilayah kepulauan. Ia menegaskan bahwa kebijakan konversi energi harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
“Ketersediaan minyak tanah harus tetap menjadi perhatian karena masih digunakan oleh banyak keluarga di NTT. Jika ada kebijakan konversi, prosesnya harus dilakukan secara terencana dan memastikan masyarakat siap menerima perubahan tersebut,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat. Pemerintah, katanya, akan terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku usaha sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor energi harus berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Melki berharap Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT dapat melahirkan rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan pelayanan energi, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mempercepat pembangunan daerah melalui sektor energi.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur secara resmi membuka Musyawarah Cabang IX Hiswana Migas DPC NTT dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.(Sys/ST).