KUPANG — Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland E. Fanggidae, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan program prioritas nasional serta potensi unggulan daerah sebagai strategi utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
Roland menilai arahan Gubernur NTT Melki Laka Lena terkait optimalisasi PAD harus diterjemahkan secara sinergis oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar target peningkatan pendapatan daerah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Arahan Gubernur NTT harus diterjemahkan secara sinergis oleh seluruh OPD agar target peningkatan PAD dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Roland di Kupang, Kamis (29/1/2026).
Ia menanggapi kebijakan Gubernur NTT yang menargetkan peningkatan PAD secara signifikan pada 2026 guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah provinsi, PAD NTT pada tahun sebelumnya tercatat sekitar Rp1,297 triliun, dan ditargetkan meningkat hingga Rp2,8 triliun pada 2026.
Roland mengungkapkan, struktur perekonomian NTT saat ini masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Pada 2025, sekitar 70 hingga 80 persen pergerakan ekonomi daerah dipengaruhi oleh anggaran pemerintah.
“Jika melihat kondisi keuangan 2025, hampir 70 sampai 80 persen roda ekonomi NTT digerakkan oleh belanja pemerintah. Ini menjadi tantangan serius ketika terjadi rasionalisasi dan pengetatan anggaran dari pusat,” katanya.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana tersebut, target peningkatan PAD 2026 merupakan langkah strategis meski tidak bisa dicapai secara instan. Ia mengibaratkan proses ini seperti transformasi pertanian tradisional menuju hilirisasi, yang membutuhkan tahapan dan konsistensi kebijakan.
“Kebijakan optimalisasi PAD bisa menjadi lompatan penting bagi perekonomian NTT. Target 2026 tentu menantang, sehingga daerah harus serius memetakan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru,” ujar Roland yang juga merupakan Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT.
Ia menyebut sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan, di antaranya pengembangan pariwisata premium, penguatan komoditas unggulan berbasis One Village One Product (OVOP), serta pemetaan ulang potensi daerah dengan pengelolaan yang lebih profesional.
Selain potensi daerah, Roland menekankan pentingnya mengaitkan program prioritas nasional dengan penguatan ekonomi lokal. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang memiliki alokasi anggaran besar.
“Program Makan Bergizi Gratis seharusnya mampu mendorong perputaran ekonomi daerah, misalnya dengan memanfaatkan telur, daging ayam, dan sayur-mayur dari petani dan pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Ia juga menilai program OVOP memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian desa. Ketika desa mampu mengelola potensi unggulan dan meningkatkan PAD desa, dampaknya akan berkontribusi pada pendapatan kabupaten hingga provinsi.
Selain itu, Roland menyoroti perlunya reformasi perpajakan daerah secara serius, mulai dari penyempurnaan regulasi, perbaikan sistem pemungutan, hingga menutup celah kebocoran administrasi.
“Penguatan tata kelola dan kelembagaan harus berbasis kinerja. Salah satu opsinya adalah mengaitkan penyaluran anggaran provinsi ke kabupaten/kota dengan capaian peningkatan PAD,” tegasnya.
Untuk mendukung target tersebut, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi, optimalisasi potensi daerah sesuai karakteristik wilayah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbaikan iklim investasi, serta konsolidasi lintas sektor sebagai fondasi peningkatan PAD NTT yang berkelanjutan. (ant/ST)