KUPANG – Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat terancam pemutusan kontrak pada tahun 2027 kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, memastikan pemerintah akan bekerja keras mencari jalan keluar terbaik agar nasib tenaga honorer dan PPPK tetap terlindungi.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat melakukan kunjungan kerja di Kota dan Kabupaten Kupang pada Senin (6/4/2026), didampingi Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Isu krusial terkait aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang berpotensi berdampak pada keberlanjutan kontrak PPPK di daerah, menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut.
Saat berdialog dengan para guru di SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan nasib para tenaga pendidik dan PPPK, yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah.
Pernyataan ini menjadi angin segar bagi ribuan PPPK di NTT. Pasalnya, kontrak kerja mereka diperkirakan akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan dan berisiko tidak diperpanjang apabila kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi untuk menanggung belanja pegawai.
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, membenarkan bahwa pemerintah pusat telah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Menurutnya, bahkan sebelum kunjungan kerja Wapres ke NTT, Gibran Rakabuming Raka telah mengutus tim tingkat Direktur Jenderal dari berbagai kementerian untuk turun langsung ke daerah guna memetakan persoalan serta menyiapkan langkah kebijakan yang tepat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat strategis antara pemerintah pusat dan para kepala daerah di NTT yang membahas kemungkinan relaksasi anggaran serta perlakuan khusus bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), agar beban gaji PPPK tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBD daerah.
Dalam kesempatan terpisah saat membuka Pawai Paskah Pemuda GMIT di Bundaran Tirosa, Kupang, Wapres juga mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa Merah Putih, serta pengembangan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas persoalan PPPK, dalam kunjungannya ke SD Inpres Kaniti Wapres juga menyerahkan bantuan 15 unit Chromebook guna menunjang proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sekaligus melanjutkan pembangunan gedung sekolah yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga bekerja mencari solusi nyata bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk melindungi hak tenaga honorer dan PPPK serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTT.(Sys/ST)