KUPANG – Bupati Kupang Yosef Lede membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ground Check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kupang Tahun 2026, Rabu (1/4/2026), di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi.
Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan berbagai program sosial.
Menurutnya, pemutakhiran data penerima bantuan menjadi langkah penting agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Program sosial yang tepat sasaran menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kita menyadari bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kupang saat ini masih berada di angka 20,32 persen, lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi NTT maupun nasional. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama untuk terus menurunkannya,” ujar Yosef Lede.
Ia menjelaskan, kegiatan bimtek ground check ini memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang berhak, khususnya masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 berdasarkan pemeringkatan data kesejahteraan.
Karena itu, Yosef Lede mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, maupun para pendamping sosial PKH untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan transparan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari perangkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar seluruh tahapan teknis ground check dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
“Yang harus menjadi prioritas adalah memastikan bahwa setiap program dan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Oleh karena itu proses verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting,” tegasnya.
Menurut Yosef Lede, verifikasi dan validasi data bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Di akhir sambutannya, ia juga mengajak para pendamping PKH untuk terus membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan kemiskinan tanpa dukungan semua pihak, terutama para pendamping PKH yang berada langsung di tengah masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya para pendamping PKH, untuk menghadirkan data yang riil mengenai jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem di Kabupaten Kupang,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang bersama para pendamping Program Keluarga Harapan dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Kupang.(Sys/ST).