SOE, TTS – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur (Araksi NTT) menilai program nasional tersebut masih menyimpan berbagai persoalan serius, mulai dari transparansi pelaksanaan hingga kesiapan daerah dalam mendukung kebutuhan pangan.
Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, kepada wartawan di Hotel Jati Asih, Kota Soe, Selasa (24/2/2026), mengatakan program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi siswa berpotensi melahirkan persoalan baru apabila tidak diawasi secara terbuka dan ketat.
Menurutnya, program yang kini menjadi perhatian publik itu masih terkesan “abu-abu” dalam implementasinya di lapangan.
“Program ini sangat booming, tetapi pelaksanaannya di TTS masih penuh kontroversi. Kami khawatir hasilnya bukan memperbaiki gizi anak-anak, tetapi justru memperkaya orang tertentu,” tegas Alfred.
Berdasarkan catatan Araksi NTT, target pembangunan dapur MBG di TTS mencapai 103 unit. Namun hingga kini, baru sekitar 12 dapur yang beroperasi.
Bahkan, satu dapur sempat mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan ditutup sementara akibat persoalan kebersihan sebelum kembali beroperasi pada 12 Februari lalu.
“Dari target 103 dapur, baru 12 yang berjalan. Dengan sisa waktu dua tahun, apakah target ini bisa tercapai atau tidak, itu menjadi pertanyaan besar,” ujarnya.
Araksi juga menilai kesiapan fasilitas pendukung masih jauh dari memadai, terutama terkait standar higienitas dapur yang diduga menjadi penyebab insiden sebelumnya.
Selain infrastruktur, Araksi menyoroti kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program MBG secara berkelanjutan.
Menurut Alfred, sebagian besar kebutuhan seperti buah-buahan masih harus dipasok dari luar daerah karena produksi lokal belum mencukupi.
“Kita belum siap menerima program ini kalau suplai pangan masih tergantung dari luar. Buah yang tersedia hanya pepaya dan itu pun terbatas,” katanya.
Ia mempertanyakan kesiapan sektor pertanian daerah yang dinilai belum mampu menopang kebutuhan program secara berkesinambungan.
Araksi turut menyoroti pelaksanaan program oleh pihak pelaksana di daerah yang dinilai minim transparansi. Mereka menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) di TTS terkesan tertutup, terutama terkait petunjuk teknis (juknis) menu makanan, proses pembelanjaan bahan, hingga pengelolaan dapur.
“Kami menduga ada mark up harga. Juknis menu, pembelanjaan bahan sampai pengelolaan makanan sangat tertutup. Ini berpotensi menjadi ruang korupsi,” ungkapnya.
Araksi bahkan meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan program, termasuk pergantian koordinator wilayah yang disebut membatasi akses media maupun pihak tertentu untuk melakukan pengawasan langsung.
Menurut mereka, sikap tertutup tersebut bertentangan dengan arahan Presiden yang meminta agar program MBG dikawal secara transparan dan melibatkan pengawasan publik.
Selain dugaan persoalan anggaran, Araksi juga mengaku menerima informasi adanya penolakan dari sebagian orang tua siswa terhadap program tersebut.
Organisasi itu meminta pemerintah pusat maupun instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan utama program peningkatan gizi anak benar-benar tercapai.
“Kami sementara mendalami sejumlah dugaan, termasuk kemungkinan mark up anggaran. Program nasional harus berjalan transparan dan tidak boleh menjadi kepentingan kelompok tertentu,” tegas Alfred. (Sys/ST)