KUPANG,- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Kualitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi orientasi utama seluruh penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah ini.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT Tahun 2026 yang digelar di Kupang, Selasa (13/1/2026). Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun Anggaran 2025, sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.
Menurut Gubernur, sektor jasa konstruksi memegang peran strategis dalam menentukan kualitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi penting bagi konektivitas wilayah, pelayanan dasar, kesehatan masyarakat, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah di NTT.
“Karena perannya yang sangat strategis, isu infrastruktur menjadi bagian utama dalam RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, khususnya pada misi pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis potensi daerah,” tegas Gubernur.
Ia menyampaikan, saat ini NTT berada pada fase penting pembangunan. Berbagai program dan investasi telah dan sedang berjalan, terutama di sektor jalan, sumber daya air, permukiman, serta infrastruktur pendukung lainnya. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan jasa konstruksi harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan prinsip tata kelola yang baik.
Gubernur menegaskan bahwa Rapat Kerja Jasa Konstruksi tidak hanya berfokus pada penilaian hasil fisik pembangunan, tetapi juga menjadi sarana mengidentifikasi berbagai tantangan, kendala, serta peluang perbaikan di masa mendatang. Forum ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik.
“Ini sekaligus ajakan kepada seluruh pelaku jasa konstruksi untuk terlibat aktif membangun NTT secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha jasa konstruksi, asosiasi, akademisi, hingga aparat pengawasan, untuk terus meningkatkan mutu jasa konstruksi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan.
Ia juga menekankan pentingnya menumbuhkan pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat, patuh hukum, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, berorientasi pada keberlanjutan, serta menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kolaborasi.
“Produk konstruksi yang dihasilkan harus benar-benar berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi soal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” kata Gubernur.
Menutup sambutannya, Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa dengan kerja bersama dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, pembangunan infrastruktur di NTT dapat berjalan lebih baik, merata, dan berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi dan integritas, kita wujudkan NTT yang maju, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyat,” pungkasnya. (Sys/ST).