JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah dengan melakukan konsultasi dan koordinasi ke pemerintah pusat.
Bupati TTS, Eduard Markus Lioe bersama Ketua DPRD TTS, Mordekai Liu, serta Kepala Dinas PUPR TTS, Martelens Liu, melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan usulan penanganan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang berstatus kabupaten di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah melalui APBD.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten TTS juga mendorong adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui kebijakan afirmatif maupun diskresi dalam pengalokasian anggaran, sehingga pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat dipercepat.
Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk mendapat penanganan antara lain ruas Pope – Kuanfatu, Tfuka – Bolapalelo, serta O’of – Noinbila, termasuk sejumlah ruas jalan dan jembatan kabupaten lainnya yang kondisinya memerlukan perhatian serius.
Bupati TTS, Eduard Markus Lioe, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Infrastruktur yang memadai dinilai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, kami perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten TTS tetap dapat berjalan. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat,” ujar Bupati Eduard.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program pembangunan dapat memperoleh dukungan, baik melalui kementerian teknis maupun lembaga legislatif.
Rencananya, pada hari berikutnya rombongan Pemerintah Kabupaten TTS juga akan melanjutkan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi V DPR RI yang merupakan mitra kerja langsung Kementerian PUPR.
Agenda tersebut bertujuan untuk memperoleh dukungan secara politis sekaligus pengawalan terhadap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan.
Bupati berharap melalui langkah koordinasi tersebut, berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten TTS dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
“Harapan kami, upaya ini dapat membuka jalan bagi peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga konektivitas wilayah semakin baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten TTS untuk memberikan dukungan dan doa agar setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat berjalan lancar serta membuahkan hasil yang baik bagi kemajuan daerah.(Sys/ST).