KUPANG — Penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan terukur menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang dengan topik “Mengawal Transparansi dan Tata Kelola Keuangan Provinsi NTT”, Rabu (21/1/2026), bertempat di Kantor RRI Kupang, Kelurahan Fontein, Kota Kupang.
Dialog tersebut menghadirkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT, Kapsari, sebagai narasumber utama.
Kepala BPKP NTT, Kapsari, menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud nyata akuntabilitas pemerintah kepada publik. Menurutnya, terdapat tiga aspek krusial yang harus dijalankan secara konsisten, yakni transparansi, partisipasi publik, dan pengelolaan keuangan yang terukur atau measurable.
Ia menekankan bahwa tata kelola keuangan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membuka ruang publik sejak tahap awal pembahasan anggaran. Ia memastikan proses perencanaan hingga pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
Menurut Gubernur Melki, pembahasan anggaran di internal pemerintah selalu melibatkan para pihak terkait untuk berdiskusi, begitu pula saat pembahasan bersama DPRD yang terbuka bagi publik. Langkah ini dilakukan agar setiap kebijakan anggaran dapat diawasi bersama dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Ia juga menegaskan bahwa untuk isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, Pemerintah Provinsi NTT secara aktif melakukan konsultasi dengan lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.
Untuk hal-hal yang sensitif atau berisiko hukum, pemerintah provinsi melakukan konsultasi dengan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Gubernur Melki menekankan pentingnya pelibatan publik dalam setiap tahapan penganggaran, baik dari sisi administrasi, hukum, maupun proses politik. Ia menegaskan bahwa partisipasi publik dan proses politik harus berjalan secara paralel agar seluruh kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dalam dialog tersebut, Gubernur Melki juga menyoroti upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya PAD NTT mencapai Rp1,297 triliun, dan pada tahun ini ditargetkan meningkat hingga Rp2,8 triliun.
Menurutnya, PAD yang kuat akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi program-program aspirasi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam anggaran pusat yang peruntukannya telah terkunci.
Menanggapi pertanyaan warga terkait peluang produk lokal dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Gubernur Melki menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal. Ia menyayangkan masih banyak bahan baku, seperti telur dan daging, yang didatangkan dari luar NTT.
Menurutnya, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Rumah Layak Huni yang masuk ke NTT dengan nilai anggaran triliunan rupiah harus benar-benar melibatkan masyarakat bawah agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah.
Terkait upaya pencegahan korupsi, Gubernur Melki mendorong pendekatan berbeda dengan membangun jiwa kewirausahaan di kalangan aparatur sipil negara atau birokrat entrepreneur. Ia menilai masih banyak potensi usaha di masyarakat yang belum tergarap secara optimal dan dapat dikelola secara sehat.
Ia mengajak ASN untuk melihat peluang-peluang usaha produktif yang selama ini belum tergarap, sehingga roda ekonomi dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa harus bergantung pada praktik-praktik yang berisiko hukum.
Sementara itu, Kepala BPKP NTT, Kapsari, menyatakan bahwa BPKP akan terus mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi NTT melalui Laporan Eksekutif Daerah yang akan dievaluasi oleh BPKP Pusat. Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur NTT yang langsung menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan.
Sebagai penutup dialog, Gubernur Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk aktif menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal komunikasi yang telah disediakan pemerintah. Salah satunya melalui Meja Rakyat Melki–Johni Melayani Rakyat yang dapat diakses melalui WhatsApp maupun secara langsung di Sekretariat Meja Rakyat, Kantor Gubernur NTT, pada setiap hari kerja. (Sys/ST)