KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena bersama Ketua DPRD Emilia Nomleni serta sejumlah pimpinan Forkompimda turun langsung menemui para pengunjuk rasa yang berorasi di depan kantor DPRD NTT, Senin (1/9/2025).
Di hadapan ratusan mahasiswa dan masyarakat, Melki menyampaikan bahwa seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti secara serius. “Apa yang teman-teman sampaikan hari ini akan kami tindaklanjuti. Kurang lebih ada 11 poin tuntutan yang ditujukan tidak hanya untuk pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan, sejumlah isu yang diangkat massa, mulai dari penolakan kenaikan tunjangan DPR, perampasan aset, hingga persoalan geothermal di NTT, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, tuntutan tersebut tidak bisa diputuskan langsung di tingkat daerah. “Yang pasti semua yang disampaikan tidak bisa kami putuskan sendiri di sini. Untuk itu, yang sudah disampaikan akan kami bahas bersama,” tambahnya.
Melki juga mengapresiasi langkah Forkompimda yang bersama-sama hadir menemui massa aksi. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa pemerintah daerah turut merasakan keresahan masyarakat terhadap situasi bangsa saat ini.
Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa karena menggelar aksi dengan tertib dan damai. Ia menegaskan, terkait tuntutan soal kenaikan tunjangan DPR RI, mekanismenya berbeda dengan DPRD provinsi. “Secara regulasi, berbeda antara DPRD dan DPR RI. Namun aspirasi ini tetap akan kami sampaikan agar didengar wakil rakyat di Senayan,” jelasnya.
Emilia juga mengingatkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga proses penentuan tunjangan berada dalam kewenangan kementerian.
Berdasarkan pantauan, aksi unjuk rasa sempat memanas dengan dorong-mendorong antara massa dan aparat kepolisian saat peserta demo berusaha masuk ke gedung DPRD. Namun ketegangan mereda setelah Gubernur, Ketua DPRD, dan Forkompimda lainnya turun langsung menemui pengunjuk rasa. (ant/ST)
Editor: Agus S