KUPANG, – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penggerak ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pengukuhan Kepala OJK Provinsi NTT yang digelar di Aula El Tari, Kupang, Jumat (30/1/2026). Menurutnya, momentum pengukuhan ini tidak sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi langkah strategis dalam memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi NTT.
Gubernur menegaskan, penguatan sektor jasa keuangan harus berpihak pada pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ia menyebutkan, NTT masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan akses pembiayaan UMKM, hingga maraknya kejahatan di sektor jasa keuangan.
“Peran OJK sangat strategis, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga melindungi konsumen serta memperkuat perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank agar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Yan Jimmy Hendrik Simarmata yang resmi dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi NTT.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Japarmen Manalu atas pengabdian dan kinerjanya selama memimpin OJK NTT sejak Mei 2022 hingga Januari 2026.
Gubernur menilai, di bawah kepemimpinan Japarmen Manalu, OJK NTT menunjukkan capaian positif, khususnya dalam pengawasan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM di NTT.
Gubernur juga menyoroti defisit neraca perdagangan NTT yang masih berada di kisaran Rp51 triliun. Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penurunan defisit tersebut hingga di bawah Rp50 triliun, bahkan mendekati Rp40 triliun, dengan mendorong produksi berbasis potensi lokal agar perputaran uang terjadi di dalam daerah.
“Masalah utama kita bukan kekurangan uang, tetapi kurangnya kreativitas, inovasi, dan sinergi. Produksi harus terjadi di NTT agar ekonomi kita semakin kuat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Gubernur, terus mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tepat, produktif, dan bertanggung jawab. Ia berharap OJK NTT dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, LPS, serta seluruh pelaku industri jasa keuangan.
Selain itu, pengawasan terhadap layanan keuangan digital juga dinilai penting untuk memastikan perkembangan teknologi keuangan berjalan aman, inklusif, dan mampu melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan.
“Dengan kerja bersama, sektor jasa keuangan harus menjadi motor penggerak ekonomi NTT yang kuat dan menyejahterakan rakyat,” pungkas Gubernur.(Sys/ST).