KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di NTT tidak boleh dikerjakan setengah-setengah. Sebagai program prioritas Presiden, proyek ini harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, dan memenuhi standar keselamatan konstruksi.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi NTT, Selasa (30/12/2025) pagi, yang digelar secara daring.
“Sekolah Rakyat ini adalah mandat negara. Semua pihak harus bekerja profesional dan bertanggung jawab. Tidak ada ruang untuk kelalaian,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaksana proyek agar pembangunan berjalan sesuai jadwal. Targetnya, Sekolah Rakyat sudah siap digunakan pada awal tahun ajaran 2026, khususnya di Kabupaten Kupang.
Menurut Gubernur, keberhasilan proyek ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM NTT.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Melki memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Istiad, atas konsistensi dan dedikasi dalam mengawal tahapan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di NTT. Ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTT untuk tunduk pada seluruh ketentuan, arahan teknis, serta kesepakatan bersama.
Rapat strategis ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT, dengan melibatkan sekitar 50 peserta secara luring, serta peserta lainnya secara daring.
Agenda rapat difokuskan pada penguatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), mencakup pembahasan RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLL, sekaligus penajaman rencana kerja, struktur organisasi proyek, metode dan jadwal pelaksanaan, peran subkontraktor, hingga pemanfaatan aplikasi SIKOMPAK sebagai instrumen pengawasan.
Selain aspek teknis, rapat juga mengulas potensi kendala di lapangan, strategi mitigasi risiko, serta langkah-langkah percepatan agar pembangunan tidak melenceng dari target.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena secara resmi menyatakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak dibuka, seraya menegaskan bahwa Sekolah Rakyat harus menjadi warisan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini investasi masa depan generasi muda NTT,” pungkas Gubernur Melki. (Sys/ST)