KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Rapat Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT bersama para bupati dan wali kota se-NTT, unsur Forkopimda, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI Mukhtarudin. Rapat digelar secara daring, Selasa (20/1/2026).
Rapat tersebut tidak sekadar forum koordinasi, melainkan menjadi ruang strategis membahas persoalan kemanusiaan dan martabat masyarakat NTT. Gubernur Melki menegaskan, tingginya jumlah PMI asal NTT yang bekerja di sektor informal berisiko tinggi merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan menyeluruh dan tegas.
“Ini bukan semata soal tenaga kerja, tetapi soal kemanusiaan dan harga diri orang NTT,” tegas Gubernur.
Berdasarkan data hingga pertengahan Januari 2026, tercatat 10 jenazah PMI asal NTT telah dipulangkan ke daerah. Sebagian besar korban diduga berangkat secara nonprosedural, dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur Melki mengungkapkan, dengan jumlah penduduk usia kerja lebih dari 4,2 juta jiwa dan angkatan kerja sekitar 3 juta orang, semangat masyarakat NTT untuk bekerja sangat tinggi. Namun, keterbatasan literasi, keterampilan, dan akses informasi membuat banyak calon PMI memilih jalur tidak resmi yang minim perlindungan hukum dan keselamatan.
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Gubernur menegaskan bahwa penanganan PMI harus dilakukan secara utuh dan berkelanjutan, mulai dari tahap pra-keberangkatan, masa bekerja di luar negeri, hingga kepulangan ke tanah air.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk dua tim khusus. Tim pertama difokuskan pada penyiapan PMI yang berangkat secara resmi dan prosedural, mencakup kelengkapan dokumen, pelatihan bahasa, peningkatan keterampilan, serta pemahaman budaya kerja di negara tujuan.
Tim kedua akan difokuskan pada pemberantasan mafia pekerja migran dan jaringan ilegal yang dinilai menjadi penyebab utama tingginya kasus eksploitasi serta kematian PMI asal NTT.
“Kita siapkan mereka yang berangkat secara resmi dengan baik, dan pada saat yang sama kita lawan mafia pekerja migran dengan tegas. Dua sayap ini harus berjalan bersamaan,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong solusi bagi PMI nonprosedural yang telah berada di luar negeri, termasuk penertiban dan legalisasi dokumen agar mereka memperoleh perlindungan negara.
Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada Menteri P2MI/BP2MI serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan PMI di NTT. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor demi menjamin keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan PMI asal NTT.
“Penanganan PMI di NTT akan kita lakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab moral dan konstitusional kita bersama,” pungkasnya. (Sys/ST)