KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski capaian layanan saat ini baru mencapai sekitar 44 persen dari target nasional. Angka tersebut dinilai belum ideal, namun tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi peserta didik yang sudah menerima layanan.
Hal itu disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Regional NTB – NTT- Bali tentang Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji serta Implementasi dan Edukasi Gizi Program MBG di satuan pendidikan. Kegiatan berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Rabu (4/2/2026).
Menurut gubernur, pelatihan tersebut penting untuk memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan standar yang ketat sehingga makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman, sehat, dan bergizi.
Ia menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi menyentuh berbagai aspek, mulai dari gizi, kesehatan, kebersihan, pendidikan, hingga ekonomi keluarga.
“Pelaksanaan program ini tidak boleh setengah-setengah. Selain dapur yang layak, sekolah dan siswa juga harus dibiasakan dengan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum makan dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem di NTT yang masih berdampak pada anak-anak. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak yang kehilangan masa depan hanya karena persoalan dasar seperti makan dan pendidikan. Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi hak dasar anak.
Melalui pelatihan tersebut, para fasilitator diharapkan tidak hanya menerapkan ilmu di dapur SPPG, tetapi juga menyebarkannya kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Langkah ini diharapkan mampu membentuk budaya baru dalam pengelolaan makanan yang bersih, aman, dan bergizi demi meningkatkan kualitas generasi muda NTT.(Sys/ST)