KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program nasional ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Pelaku UMKM harus diberdayakan agar manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak sekolah dan ibu hamil, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Melki saat Rapat Validasi Titik Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) di Kupang, Kamis (2/10/2025).
Ia menekankan, MBG tidak boleh dipandang sebatas intervensi gizi, melainkan strategi untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton. Karena itu, kebutuhan pangan seperti beras, sayur, daging, dan ikan harus diambil dari daerah setempat. “Dengan begitu, program nasional ini juga memperkuat ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Melki menilai, melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG akan menciptakan ekosistem produksi, distribusi, hingga pengolahan pangan yang berkelanjutan. Untuk itu, ia mendorong agar regulasi yang jelas segera disiapkan, sehingga setiap penyelenggara SPPG wajib mengutamakan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program.
“Pemberdayaan kelompok masyarakat akan menjadikan program MBG lebih dari sekadar intervensi gizi, melainkan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan. Dampaknya ganda, menyehatkan anak-anak sekaligus menghidupkan usaha masyarakat sekitar,” paparnya.
Hingga kini, NTT baru merealisasikan 139 unit SPPG dari target 800 titik. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah membangun 300 unit dari target 600–700 SPPG. Perbandingan tersebut, kata Melki, menjadi pelajaran sekaligus tantangan bagi NTT untuk mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (ant/ST)
Editor: Agus S