KUPANG – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanis Asadoma, mengunjungi kelompok tani di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Rabu (7/1/2026) sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengar langsung aspirasi serta berbagai persoalan yang dihadapi para petani setempat.
Dalam pertemuan dan diskusi bersama kelompok tani, sejumlah keluhan disampaikan, di antaranya keterbatasan sistem irigasi, harga bibit bawang merah yang dinilai masih terlalu mahal, serta minimnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Wagub Johanis Asadoma menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petani yang selama ini telah bekerja keras menjaga sektor pertanian tetap berjalan. Menurutnya, keberhasilan program Swasembada Pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat tidak terlepas dari peran penting para petani, termasuk petani di NTT dan khususnya di wilayah Kupang Timur.
“Petani adalah garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Tanpa kerja keras petani, program ini tidak akan berhasil,” ujar Wagub Johanis Asadoma.
Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan, Wagub Johanis menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT akan segera berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. Ia menilai ketersediaan alsintan, sistem irigasi yang memadai, serta harga bibit yang terjangkau merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait agar kebutuhan petani, terutama soal alsintan, irigasi, dan bibit, bisa ditangani secara bertahap dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu petani yang ditemui berharap agar kehadiran Wakil Gubernur dapat membawa solusi nyata bagi permasalahan yang selama ini dihadapi petani. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani.
“Semoga dengan mendengarkan langsung keluhan kami, Bapak Wakil Gubernur bisa membantu menjawab kebutuhan petani, terutama soal harga bibit, minimnya alsintan, dan irigasi,” ujarnya penuh harap.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. (Sys/ST)