KUPANG – Kerusakan parah Jembatan Termanu di perbatasan Kecamatan Fatuleu Barat dan wilayah Amfoang kembali membuka wajah ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.
Jembatan vital yang menjadi urat nadi penghubung empat kecamatan di Amfoang kini nyaris tak berfungsi, sementara pemerintah dinilai gagal menghadirkan solusi nyata.
Jembatan Termanu merupakan satu-satunya akses utama yang menghubungkan Kecamatan Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan Amfoang Timur, wilayah perbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Namun hingga kini, kerusakan jembatan dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan serius, membuat masyarakat hidup dalam kondisi keterisolasian, terutama saat musim hujan.
Akibat jembatan yang tak layak dilalui, arus transportasi lumpuh. Distribusi hasil pertanian terhenti, bahan kebutuhan pokok sulit masuk, dan beban hidup masyarakat kian berat. Harga bahan makanan melonjak tajam, memaksa warga menanggung dampak dari buruknya infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Kalau musim hujan, beras dijual tiga mok seharga Rp17 ribu. Itu baru beras, belum kebutuhan lain. Ini sangat memberatkan kami,” tegas Ody Da Silva, warga Amfoang, kepada Siarantimor.com, Jumat (23/1/2026).
Warga menilai pemerintah Provinsi NTT dan DPRD lebih sibuk dengan wacana pembangunan ketimbang menyelesaikan persoalan mendasar yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Janji perbaikan jembatan dinilai hanya menjadi slogan politik tanpa realisasi di lapangan.
Kemarahan publik juga meledak di media sosial. Dina Mariana Natun, salah satu warga, meluapkan kekecewaannya melalui unggahan bernada satire tajam.
“King Melki itu hari katanya berdiri tegak lurus di Jembatan Termanu baru jual dia punya obat di tengah jembatan mau perbaiki jembatan. Sampai-sampai buaya di kolong jembatan takut lari terbirit-birit dengar komedi King Melki. Wakilnya Jhoni Asadoma mau bikin Amfoang seperti Jakarta dan luar negeri. Itu mimpi di siang bolong,” tulis Dina menyindir Gubernur Melki Laka Lena dan wakil gubernur Jhoni Asadoma saat kampanye.
Unggahan tersebut menjadi simbol amarah masyarakat perbatasan yang merasa hanya dijadikan objek janji dan pencitraan. Bagi warga, retorika pembangunan tak ada artinya ketika akses dasar saja dibiarkan rusak dan membahayakan keselamatan.
Masyarakat mendesak pemerintah segera bertindak konkret, bukan sekadar berkunjung atau berpidato. Warga meminta penurunan alat berat untuk normalisasi kali di sekitar jembatan serta pembukaan jalan alternatif Manubelon–Lelogama sebagai langkah darurat agar aktivitas ekonomi tidak mati total.
Lebih dari sekadar jembatan, persoalan Termanu kini menjadi potret kegagalan negara hadir di wilayah perbatasan. Jika dibiarkan, kerusakan ini bukan hanya memutus akses, tetapi juga memutus harapan masyarakat Amfoang akan keadilan pembangunan.(Sys/ST)