SOE,TTS – Pemerintah Kecamatan Kie bersama Pemerintah Desa Boti menggelar pertemuan klarifikasi terkait penerapan Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang penertiban hewan ternak yang sempat memicu polemik di tengah masyarakat Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pertemuan berlangsung di Kantor Desa Boti, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Kie Semri Tualaka, Anggota DPRD TTS Marthen Natonis, S.Hut., M.Si., Sekretaris Camat Kie Soni Benu, Kapolsek Kie Faisal, Danposramil Lukas Liu, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut.
Dalam arahannya, Camat Kie Semri Tualaka menyampaikan bahwa pertemuan klarifikasi menjadi ruang dialog terbuka untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. Ia menegaskan Desa Boti memiliki nilai strategis sebagai desa adat yang dikenal hingga tingkat nasional dan internasional.
“Pertemuan ini sungguh indah bagi masyarakat Desa Boti. Kita semua tahu desa ini mendunia karena potensi pariwisata budaya dan adat. Namun tentu ada pergumulan panjang bagaimana kampung ini bisa menjadi lebih baik dan maju,” ujarnya.
Semri menambahkan bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengatur dan membangun desa. Namun apabila ada kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat, maka perlu dibicarakan secara terbuka.
“Hari ini kita hadir karena kebijakan penertiban hewan ternak mungkin belum mengakomodir semua pihak. Mari kita duduk bersama dan selesaikan bersama,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa peraturan yang dipersoalkan masih dalam bentuk rancangan dan belum disahkan, sehingga masih terbuka ruang untuk masukan dan penyempurnaan.
Sementara itu, Anggota DPRD TTS Marthen Natonis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan polemik yang terjadi di Desa Boti. Ia menyebut perbedaan pandangan yang terjadi sebelumnya harus menjadi pelajaran untuk membangun kesepahaman.
“Kalau beberapa waktu lalu kita berbeda, hari ini kita harus sama-sama. Bupati meminta agar polemik di Desa Boti ini diselesaikan. Kritik boleh, tetapi harus disertai solusi demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski suasana pertemuan sempat memanas, dialog akhirnya berjalan kondusif dan menghasilkan sejumlah poin kesepakatan bersama, antara lain pembagian wilayah khusus ternak di Dusun Teno dan Saba, kewajiban pemilik ternak melepas ternak di dua lokasi tersebut atau mengikat dan mengandangkannya jika tidak dilepas, serta tanggung jawab pemilik ternak apabila hewan merusak tanaman masyarakat.
Selain itu, masyarakat sepakat tidak membuat pagar kebun secara mandiri, dan Ranperdes tentang penertiban ternak dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemerintah desa bersama masyarakat akan menyusun ulang Ranperdes baru yang lebih mengakomodasi kepentingan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Pertemuan klarifikasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Desa Boti, sekaligus menciptakan kebijakan yang adil, aspiratif, dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. (Sys/ST)