KUPANG – Mabes Polri menegaskan pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam menangkal penyebaran paham radikalisme. Polri tidak ingin hanya berperan sebagai alat penegak hukum, melainkan hadir membaur di tengah masyarakat untuk memastikan ruang sosial tidak direbut oleh ideologi kekerasan.
“Polisi tidak boleh hanya dilihat sebagai alat penegak hukum. Polri harus membaur, menjadi sahabat masyarakat, menjadi bagian dari solusi, dan memastikan ruang sosial kita tidak direbut oleh paham kekerasan,” tegas Kabag Diseminasi Informasi Digital (Disindig) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rahmanto Sujudi, saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Teroris Musuh Kita Bersama” di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (29/7/2025).
Rahmanto menyebut narasi radikal kerap tumbuh di ruang kosong yang minim pendidikan, dialog, dan pemahaman yang sehat. Karena itu, pendekatan kontra radikalisme harus dibarengi dengan penguatan ketahanan ideologi masyarakat.
“Pendidikan, nilai spiritual, budaya, dan komunikasi publik yang efektif adalah kunci. Kita harus hadir di ruang-ruang itu,” ujarnya.
Ia memaparkan strategi kontra radikalisme yang dilakukan Polri mencakup pencegahan, deteksi dini, peningkatan kepercayaan publik dengan pendekatan humanis, pemanfaatan intelijen sosial, sinergi antar-lembaga, dan penegakan hukum yang terukur. Semua upaya itu, katanya, diarahkan untuk menciptakan kekuatan nasional dalam menjaga keutuhan bangsa.
Senada dengan itu, akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Simplexius Asa, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dalam menangkal paham ekstrem. Ia menyebut pertahanan ideologi bangsa tidak bisa hanya ditopang oleh negara.
“Keamanan ideologis harus menjadi kesadaran publik yang masif. Harus ada gerakan bersama,” ujar Simplexius.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menegaskan perlunya pendekatan lunak dalam mencegah penyebaran radikalisme.
“Kita ingin masyarakat melihat bahwa Polri bukan hanya hadir saat konflik, tetapi juga di saat tenang—untuk mendengar, mengedukasi, dan mencegah,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan FGD ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam membangun narasi kebangsaan yang damai, serta mendorong terciptanya ruang publik yang aman dan bebas dari ideologi kekerasan. (ant/ST)
Editor: Agus S