KUPANG – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong sekolah-sekolah umum meniru model Sekolah Rakyat (SR) yang kini tengah dibangun pemerintah sebagai program prioritas. Menurutnya, pola pendidikan yang diterapkan Sekolah Rakyat terbukti mampu mengoptimalkan potensi peserta didik sekaligus menjadi instrumen memutus rantai kemiskinan.
“Kami ingin sekolah-sekolah juga terus menjadikan Sekolah Rakyat ini model,” kata Muhaimin saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 di Sentra Effata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/9/2025).
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki model kurikulum yang memberikan pemetaan talenta sejak awal, sehingga setiap siswa diarahkan sesuai bakat dan minatnya. “Talenta yang sejak awal dikelola, yang diketahui potensinya, sehingga lulusan Sekolah Rakyat ini sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Potensi naturalnya bisa tersalurkan dengan baik,” jelasnya.
Muhaimin menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan sekaligus menjadi investasi masa depan bangsa. “Para siswa Sekolah Rakyat ini bisa mengoptimalkan sejuta potensi di NTT, juga di Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan, sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin. Khusus di NTT, saat ini terdapat 100 siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. “Sekolah Rakyat di sini cukup mengharukan, membanggakan, dan tentu ini kerja keras. Dari sekian besar yang mendaftar, syarat utama yang dipilih adalah yang paling membutuhkan. Seratus siswa yang terpilih inilah yang mendapatkan prioritas,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Muhaimin, berkomitmen membangun lebih banyak Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota, termasuk mendorong pihak swasta untuk ikut mereplikasi model pendidikan ini. “Akan terus kami upayakan agar berdiri di semua kabupaten. Kita juga ingin pihak swasta mendirikan duplikasi Sekolah Rakyat,” katanya.
Mandat pembangunan Sekolah Rakyat diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan Kemenko PM sebagai pemegang mandat pelaksana.
Pemerintah menargetkan pada akhir Oktober 2025 sudah berdiri 165 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. “Nanti akan terus bertambah setiap tahun dan akan ada di semua kabupaten,” pungkas Muhaimin. (ant/ST)
Editor: Agus S