KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengikuti secara daring kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis (9/4/2026) pagi.
Gubernur Melki mengikuti kegiatan tersebut dari ruang kerja Gubernur di Kupang bersama sejumlah pejabat terkait. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat agar program pembangunan dapat berjalan secara terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Musrenbang adalah ruang strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Melki.
Ia juga menegaskan bahwa tema pembangunan Provinsi NTT tahun 2027, yakni “Peningkatan Layanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas,” harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan serta program pembangunan di daerah.
Lebih lanjut, Melki mengingatkan bahwa sejumlah tantangan pembangunan di NTT masih memerlukan perhatian serius.
Beberapa di antaranya adalah tingginya angka kemiskinan, stunting, angka putus sekolah, serta berbagai persoalan sosial lainnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya intervensi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan guna menjawab berbagai persoalan tersebut secara komprehensif.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran program bantuan sosial agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menekankan penguatan layanan kesehatan melalui Posyandu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Melki turut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif melalui kebijakan MUSIK KEREN (Perencanaan Inklusif Kelompok Rentan).
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan kelompok rentan turut dilibatkan dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan daerah.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan perencanaan yang baik dan kolaborasi yang kuat, kita mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan membawa masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur,” tegasnya. (Sys/ST)