KUPANG – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan bahwa Provinsi NTT bersama NTB siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Penegasan tersebut disampaikan Wagub Johni pada Minggu, 21 Desember 2025, di ruang VIP Bandara El Tari, Kupang, menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah PON 2028.
Menurut Wagub Johni, penetapan tuan rumah PON telah melalui berbagai mekanisme dan prosedur resmi. Hingga saat ini, NTT–NTB telah memenuhi seluruh tahapan yang dipersyaratkan dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
“Penentuan tuan rumah PON dilakukan melalui mekanisme yang jelas. Sejauh ini Provinsi NTT–NTB sudah melalui berbagai tahapan secara formal dan saat ini tinggal menunggu SK Menpora,” ungkapnya.
Wagub Johni tidak menampik bahwa dari sisi fasilitas olahraga, Provinsi NTT maupun NTB masih memiliki keterbatasan. Namun, hal tersebut menurutnya harus dilihat dalam konteks pemerataan pembangunan olahraga secara nasional.
“Kita akui fasilitas olahraga di NTT belum sepenuhnya lengkap, demikian juga di NTB. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemerataan pembangunan, khususnya di bidang olahraga, di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Menanggapi pernyataan kesiapan DKI Jakarta, Wagub Johni menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar mengingat kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki ibu kota negara.
“Kalau Gubernur DKI Jakarta menyampaikan kesiapan menjadi tuan rumah, itu hal yang wajar. DKI memang memiliki fasilitas yang sangat memadai,” ujarnya.
Namun demikian, Wagub Johni menekankan bahwa pelaksanaan PON sebelumnya telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari bagian utara, barat, hingga timur. Karena itu, wilayah selatan Indonesia, khususnya NTT–NTB, sangat berharap dapat menjadi tuan rumah sesuai dengan penunjukan awal dan mekanisme yang telah dijalani.
“PON sudah dilaksanakan di Sulawesi Selatan, Aceh–Sumut, dan Papua. Saat ini tinggal wilayah selatan. Masyarakat NTT–NTB tentu berharap PON 2028 dapat digelar di sini sesuai dengan proses yang telah dilalui,” tambahnya.
Pelaksanaan PON dengan Skema Kolaborasi
Wagub Johni juga membuka peluang pelaksanaan PON 2028 dengan skema kolaborasi antardaerah. Menurutnya, venue-venue yang membutuhkan biaya pembangunan besar dapat dilaksanakan di provinsi lain yang telah memiliki fasilitas memadai.
“PON NTT–NTB 2028 bisa dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi, misalnya bersama DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Venue yang membutuhkan biaya besar bisa dilaksanakan di sana, sehingga ada penghematan anggaran, kolaborasi antardaerah, serta tetap menjunjung pemerataan dan keadilan,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, segera memberikan kepastian terkait status tuan rumah PON 2028 agar daerah dapat melakukan persiapan secara optimal.
“Kami berharap ada keputusan yang cepat dan jelas dari Pemerintah Pusat, sehingga NTT–NTB dapat bekerja lebih fokus dan menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia, pembiayaan, serta pembangunan fasilitas. Dukungan Pemerintah Pusat tetap sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub Johni menjelaskan bahwa NTT akan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Daratan Timor, Sumba, hingga Flores, selama memenuhi standar yang ditetapkan KONI Pusat atau PB PON.
“Kita akan manfaatkan seluruh potensi fasilitas olahraga yang ada, sepanjang memenuhi persyaratan teknis,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan koordinasi dengan KONI Pusat serta melakukan studi tiru pelaksanaan PON XIX Tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat.
“Studi tiru tersebut mencakup aspek pelaksanaan, organisasi, prestasi, hingga dampak ekonomi. Kita berharap PON 2028 di NTT–NTB nantinya memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat,” tutup mantan Kapolda NTT sekaligus mantan atlet tinju asal NTT itu.(Sys/ST).