KUPANG – Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menerapkan lockdown terhadap hewan penular rabies (HPR) selama enam bulan. Usulan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan laju penyebaran rabies di wilayah NTT.
“Enam bulan itu merupakan waktu terbaik untuk mencegah penyebaran rabies di NTT,” kata Ketua PDHI NTT, Yohanes T. R. M. R. Simarmata, saat bertemu Gubernur NTT Melki Laka Lena di Kupang, Rabu (27/8).
Dalam pertemuan tersebut, PDHI NTT menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan program pemberantasan rabies, penyediaan anggaran kesehatan hewan yang memadai, serta peningkatan validitas data kasus rabies. Yohanes juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyebaran rabies di kawasan wisata, seperti Gua Monyet, yang kerap menjadi titik rawan interaksi manusia dengan satwa.
“Kami mengapresiasi langkah lockdown selama dua bulan untuk anjing, mengingat mayoritas kasus rabies di NTT berasal dari gigitan anjing. Namun, kami menilai enam bulan akan lebih efektif untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah dalam pengendalian rabies. Ia menyebut pemerintah telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar mulai September menerapkan pengandangan HPR secara menyeluruh.
“Langkah ini bukan hanya untuk mencegah gigitan, tetapi juga untuk memastikan apakah hewan yang dikandangkan terjangkit atau tidak. Dalam dua bulan akan terlihat indikasinya,” kata Melki.
Ia menambahkan, sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat 16.939 kasus gigitan HPR di sejumlah kabupaten, yakni Timor Tengah Utara (TTU), Malaka, Timor Tengah Selatan (TTS), Sikka, Nagekeo, Lembata, dan Ngada. Dari jumlah tersebut, 20 orang meninggal dunia akibat gigitan anjing rabies.
Melki juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Forkopimda, perangkat desa, hingga masyarakat. “Kami serius mewujudkan NTT bebas rabies melalui langkah konkret, vaksinasi massal, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya. (ant/ST)
Editor: Agus S