SOE, TTS – Keterlambatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Pemda TTS) dalam menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 membuat DPRD TTS harus bekerja ekstra keras. Demi mengejar batas akhir penetapan RAPBD pada 30 November 2025, legislatif bersama eksekutif memutuskan menggelar pembahasan di luar jam kerja bahkan pada hari libur.
Wakil Ketua DPRD TTS, Yoksan Benu, mengatakan percepatan pembahasan menjadi langkah wajib agar proses tidak melewati batas waktu yang diatur.
“Kita akan genjot pembahasan RAPBD 2026 secara maksimal. Dalam tata tertib ada ruang untuk membahas di luar jam kerja dan di luar hari kerja, maka ruang itu akan kita maksimalkan,” ujarnya.
Yoksan menambahkan, apabila percepatan tersebut tetap tidak mampu menuntaskan pembahasan sebelum tanggal 30 November, DPRD akan berkonsultasi dengan pemerintah di tingkat lebih tinggi untuk menentukan langkah selanjutnya.
Menurutnya, fokus DPRD bukan pada potensi sanksi akibat keterlambatan, tetapi memastikan APBD 2026 benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
“Anggaran kita sangat terbatas. Karena itu, APBD 2026 harus disusun dengan sangat baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat TTS,” tegasnya.
Anggota DPRD TTS, Silvester Tampani, mengungkapkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) kini bekerja hingga larut malam. Pada Selasa malam (25/11), setelah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, pembahasan lanjutan dilakukan sampai pukul 02.00 WITA.
“Kemarin Banggar rapat sampai jam 2 pagi, Kaka,” ujar Vester.
Sebelumnya, dalam sidang paripurna Senin (24/11), Bupati TTS Eduard Markus Lioe atau Buce dihujani pertanyaan soal alasan keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD 2026. Namun Bupati hanya menyampaikan permohonan maaf singkat dan janji perbaikan ke depan.
“Kami minta maaf atas keterlambatan ini. Ke depan akan kita perbaiki agar lebih baik,” ujarnya.
Pernyataan itu tidak memuaskan Anggota DPRD TTS, Yusuf Soru dan Sefrit Nau, yang mendesak penjelasan lebih detail karena sidang tersebut disiarkan langsung dan didengar publik TTS. Keduanya menilai alasan konkret perlu diungkap agar masyarakat memahami persoalan sebenarnya.
Namun Bupati Buce menegaskan bahwa jawaban lengkap akan disampaikan dalam jawaban pemerintah pada sidang berikutnya.
Saat ini seluruh proses pembahasan RAPBD terus dikebut, sementara publik menantikan apakah dokumen anggaran tahunan itu dapat diselesaikan tepat waktu sebelum batas akhir 30 November. (Sys/ST)