KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT AP Bali Konsultan Bisnis/LPK Musubu dan Bank NTT yang disaksikan langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Senin (19/1/2026), di Kantor Pusat Bank NTT, Kupang.
Kerja sama tersebut membuka akses pembiayaan bagi calon PMI melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT dengan bunga rendah. Pembiayaan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pelatihan, pengurusan dokumen, hingga penempatan kerja di luar negeri.
Gubernur Melki menjelaskan bahwa selama ini banyak calon PMI asal NTT menghadapi kendala biaya pada tahap awal keberangkatan. Kondisi tersebut kerap memaksa mereka meminjam uang dari rentenir atau lembaga tidak resmi dengan bunga tinggi, sehingga rentan terjerat praktik ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Melalui Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah, pembiayaan diberikan secara legal, ringan, dan bertanggung jawab. Pengembaliannya dilakukan setelah PMI memperoleh penghasilan, dengan skema pemotongan gaji yang proporsional,” ujar Gubernur Melki.
Menurutnya, skema ini merupakan bentuk perlindungan nyata agar PMI asal NTT dapat berangkat bekerja ke luar negeri secara aman, bermartabat, serta terbebas dari praktik percaloan dan eksploitasi.
Lebih lanjut, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa Pemprov NTT ke depan akan menerapkan kebijakan satu pintu keberangkatan PMI melalui Kota Kupang.
Seluruh PMI asal NTT yang akan bekerja ke Jepang, Australia, Malaysia, maupun negara tujuan lainnya diwajibkan berangkat dari Kupang guna memastikan legalitas, pengawasan, dan perlindungan yang lebih optimal.
“Kebijakan ini sekaligus mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi daerah, termasuk layanan keimigrasian serta peluang penerbangan internasional dari Bandara El Tari,” jelasnya.
Selain aspek pembiayaan dan perlindungan, kerja sama ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia NTT. Pemerintah mendorong transformasi tenaga kerja dari non-skill menuju middle skill labor, khususnya di sektor kesehatan dan perawatan yang sangat dibutuhkan di luar negeri.
“Ini baru langkah awal, tetapi kami berkomitmen menjadikannya sebagai model pembiayaan dan penempatan PMI yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan keluarga PMI dan pembangunan NTT,” pungkas Gubernur Melki.(Sys/ST).