LABUAN BAJO – Polres Manggarai Barat bersama Pangkalan TNI AL (Lanal) Labuan Bajo dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan mafia tanah yang dinilai telah merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Komitmen itu ditegaskan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, dalam pertemuan bersama Danlanal Labuan Bajo Letkol Laut (P) Ardian Widjanarko Djajasaputra dan perwakilan ATR/BPN Manggarai Barat di Labuan Bajo, Senin (…). Usai pertemuan, mereka juga meninjau langsung sebuah lahan yang kini dalam pengawasan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
“Permasalahan mafia tanah ini benar-benar harus kita perangi secara bersama-sama. Bukan hanya tugas TNI-Polri dan ATR/BPN, tapi juga lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa,” tegas AKBP Christian.
Lahan yang ditinjau diketahui merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diduga telah dipindahtangankan secara tidak sah oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Situasi ini menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan publik dan kredibilitas hukum pertanahan.
Christian menambahkan bahwa pemberantasan mafia tanah juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Program Astacita, terutama dalam pilar penegakan hukum dan kepastian hak atas tanah.
“Masalah pertanahan sering memicu konflik horizontal di masyarakat. Karena itu, deteksi dini dan penanganan terpadu antara TNI-Polri dan ATR/BPN sangat penting agar gesekan di lapangan bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan mafia tanah demi melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada para investor yang hendak menanamkan modal di Manggarai Barat.
“Hak rakyat harus dilindungi. Tapi di sisi lain, kita juga harus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Banyak investor kesulitan membeli tanah karena ulah mafia tanah,” ujarnya.
Polres Manggarai Barat, menurut Christian, berkomitmen mendukung penuh setiap langkah penegakan hukum terkait persoalan tanah dan akan terus bersinergi dengan semua pihak.
“Kami siap hadir dan memberikan pengamanan, agar setiap persoalan tanah bisa diselesaikan dengan baik dan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah,” pungkasnya. (ant/ST)