KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menerima audiensi jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea dan Cukai Tipe B Kupang, Jumat (9/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTT itu turut dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wuisan. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi operasional PSO Bea dan Cukai yang baru beroperasi di Kota Kupang.
Hadir dalam audiensi tersebut Kepala KPPBC Kupang Machbub Dumron, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Wilfridus Wila Kuji, Kepala PSO Bea dan Cukai Tipe B Kupang I Gde Senopati, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Prasetyo, serta Kepala Seksi Kelaiklautan Heri Subagyo.
PSO Bea dan Cukai Kupang diketahui berlokasi di Kecamatan Alak, Pelabuhan Tenau, dengan memanfaatkan gedung lama Bea Cukai Kupang di Jalan M. Praja Nomor 2. Keberadaan PSO ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, patroli, serta penegakan hukum di wilayah perairan NTT yang memiliki karakter geografis kepulauan.
Selain membahas kesiapan sarana dan prasarana PSO, audiensi juga menyinggung jumlah serta kesiapan kapal patroli yang akan dioperasikan di perairan Kupang. Hal ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas kepabeanan dan cukai, sekaligus mencegah praktik penyelundupan dan pelanggaran hukum lainnya.
Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik sinergi yang telah terbangun antara Bea dan Cukai dengan Pemerintah Provinsi NTT. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, jajaran Bea dan Cukai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT, baik dalam penegakan hukum kepabeanan dan cukai maupun dalam menjaga kelancaran arus barang dan logistik di wilayah tersebut.
Audiensi ini juga membahas kesiapan Bandara El Tari Kupang dalam mendukung rencana pengembangan sebagai bandara internasional, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, pariwisata, serta mobilitas orang dan barang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Sys/ST)