KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program Bagi Orang Miskin sebagai tindak lanjut atas kasus meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Jerebuu, Kabupaten Ngada. Rapat berlangsung secara luring dan daring di Ruang Rapat Gubernur NTT, Jumat (7/2/2026) dari siang hingga sore.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma dan Plh Sekda NTT Flori Rita Wuisan. Hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda NTT, pimpinan perangkat daerah, kepala daerah se-NTT atau perwakilan, tokoh agama, serta insan pers.
Dalam arahannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa tragedi YBR menjadi pukulan bagi semua pihak sekaligus momentum untuk membenahi sistem penanganan kemiskinan di NTT secara menyeluruh.
“Kematian anak kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin. Hari ini kita bertekad membenahi sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Gubernur.
Ia menyebut dua fokus utama pembenahan, yakni evaluasi pendataan warga miskin agar akurat serta memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama hingga lembaga pendidikan harus bekerja bersama memastikan data kemiskinan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Tidak boleh ada orang miskin yang tidak terjangkau. Kita semua harus bekerja dengan hati dan tulus,” ujarnya.
Gubernur menegaskan sejumlah langkah konkret hasil rapat, di antaranya perbaikan data warga miskin oleh Dukcapil bersama lintas sektor, penegakan hukum terhadap manipulasi data, pemeriksaan ulang data peserta PBI kesehatan, penguatan pranata sosial dan keagamaan, pembentukan gerakan “Sapa Peduli Bantu”, aktivasi layanan konseling di sekolah, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk dana sosial tanggap darurat.
“Kita mengakui bahwa kita salah dan bertekad memperbaiki diri. Jadikan tragedi ini sebagai alarm kemanusiaan agar tidak ada lagi anak di NTT yang putus asa karena kemiskinan,” tutup Gubernur Melki Laka Lena.
Staf Khusus Mendagri Hoiruddin Hasibuan mengatakan kehadirannya di NTT merupakan penugasan khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus YBR dan menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya pendataan rinci by name by address, fleksibilitas pendanaan bantuan sosial, serta kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat sosial.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita memperbaiki sistem ke depan. Kasus di Ngada adalah tamparan bagi kita semua untuk berbenah,” katanya, seraya menyampaikan belasungkawa dari Menteri Dalam Negeri.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menambahkan pentingnya peran aparat di tingkat bawah dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
“Bantuan sudah banyak, tetapi apakah benar sampai kepada yang berhak? RT, RW dan kepala desa harus proaktif dan bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Rapat tersebut juga menegaskan komitmen sinergi lintas sektor dalam pembenahan pendataan dan program penanggulangan kemiskinan. Kepolisian, Kejaksaan dan BPS menekankan pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi data.
LLDIKTI siap melibatkan mahasiswa dalam pendataan dan pemberdayaan masyarakat, TP PKK mengaktifkan kembali peran dasa wisma, sementara tokoh agama berkomitmen memperkuat kepedulian sosial melalui kegiatan keagamaan.
Dukungan juga datang dari dunia usaha dan lembaga keuangan untuk meningkatkan literasi serta kemandirian ekonomi masyarakat.(Sys/ST).