KUPANG – Real Estate Indonesia (REI) menilai dua program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan tiga juta unit rumah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun untuk pelaku UMKM, dapat menjadi solusi konkret dalam menekan backlog perumahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dua program itu tidak hanya mengatasi permasalahan backlog perumahan di NTT, tetapi juga bisa menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) REI NTT di Kupang, Rabu (30/7/2025).
Menurut Joko, saat ini backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di NTT mencapai 90.000 unit. Program pembangunan tiga juta rumah dinilai dapat menjawab tantangan itu, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha di sektor perumahan, baik di hulu maupun hilir.
“Jika kita asumsikan satu juta rumah dibangun di desa dan satu juta lagi di wilayah pesisir, maka setiap desa bisa mendapatkan rata-rata 25 unit rumah. Itu akan menggerakkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Ia menyebut, sektor industri seperti pengrajin batako, tukang bangunan, hingga pedagang material akan mendapat dampak positif dari geliat pembangunan ini.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan kebijakan KUR senilai Rp130 triliun yang dapat diakses oleh pelaku UMKM yang terhubung dengan industri perumahan.
“Misalnya yang punya pabrik kayu, tukang kusen, distributor bahan bangunan, dan UMKM lain yang relevan bisa mengakses pendanaan ini,” tambah Joko.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur NTT Melki Laka Lena menyatakan akan segera mengadakan pertemuan bersama REI NTT dan DPP REI guna membahas strategi penanganan backlog perumahan di wilayahnya.
“Soal itu akan kami bahas lebih rinci setelah Musda ini, baik bersama REI, BPJS Ketenagakerjaan, BTN, maupun pihak terkait lainnya,” kata Melki.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTT tengah menyiapkan skema khusus untuk menyelesaikan persoalan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan rumah di daerah.
Terkait KUR bagi UMKM, Melki menegaskan program tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. (ant/ST)