KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT pada 2026 mampu menembus Rp3 triliun guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan pelaku UMKM di daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki saat membuka Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT, Sabtu (21/2/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui KUR, dengan melibatkan unsur perbankan, regulator, DPRD, dan insan pers.
Dalam sambutannya, Melki menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola perbankan yang sehat.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu mengusulkan calon penerima KUR, terutama pelaku usaha yang selama ini kesulitan mengakses layanan perbankan. Namun, seluruh proses tetap harus melalui analisis kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kuncinya ada pada penyerapan di daerah. Jika alokasi terserap optimal, pemerintah pusat siap menambah plafon KUR bagi NTT,” tegasnya.
Ia menyebut target Rp3 triliun pada 2026 realistis mengingat potensi UMKM di NTT sangat besar. Bahkan, terdapat wilayah di NTT yang mampu menyalurkan kredit hingga ratusan miliar rupiah dengan tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) nol persen.
“Ini bukti pembiayaan UMKM bisa tetap sehat apabila dikelola dengan baik, didukung pendampingan usaha dan literasi keuangan yang kuat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memetakan empat tantangan utama UMKM di NTT, yakni akses modal, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan akses pasar. Perbankan dinilai memiliki peran strategis tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga pendampingan manajemen usaha.
Untuk memperluas akses pasar, Pemerintah Provinsi NTT terus mengembangkan program NTT Mart yang kini telah hadir di 22 kabupaten/kota sebagai etalase produk lokal. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem UMKM daerah.
Gubernur juga mengapresiasi peran media dalam mengawal kebijakan publik serta membangun kesadaran masyarakat.
“Kritik kami pandang sebagai dukungan agar program semakin presisi, termasuk dalam upaya penurunan kemiskinan dan stunting berbasis data,” katanya.
Ia menegaskan, ke depan intervensi pembangunan akan lebih mikro dan tepat sasaran, termasuk membuka akses KUR bagi masyarakat miskin yang produktif.
“Dengan KUR yang terserap optimal dan UMKM yang kuat, ekonomi NTT akan tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Sys/ST)