BELU – Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Keimigrasian Kemenkopolhukam, Achmad Brahmantyo Machmud, menegaskan tiga isu utama yang harus segera diperkuat dalam pengelolaan perbatasan Indonesia–Timor Leste. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain, Kabupaten Belu, Kamis (21/8).
Pertama, ia menekankan pentingnya cross-check data penumpang dan dokumen perlintasan agar tidak terjadi manipulasi. Kedua, perlunya profiling potensi kriminalitas lintas batas sebagai langkah preventif terhadap praktik penyelundupan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ketiga, penguatan sinergi antara Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan parsial.
“Imigrasi adalah garda terdepan untuk memutus mata rantai TPPO di NTT. Karena itu, petugas harus mampu membaca lebih dari sekadar dokumen. Proses wawancara menjadi kunci untuk menggali motif dan tujuan pemohon,” tegasnya.
Brahmantyo juga mengapresiasi capaian Imigrasi Atambua dalam mendeteksi dan menolak permohonan paspor yang terindikasi TPPO. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap keputusan penolakan harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat melalui surat resmi pejabat struktural agar akuntabel sekaligus melindungi petugas dari potensi gugatan hukum.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pada Oktober 2025 Kemenkopolhukam akan meluncurkan Aplikasi All Indonesia. Platform digital terpadu ini akan mengintegrasikan data CIQ sekaligus mempercepat pelayanan lintas batas dengan lebih efisien dan transparan.
Kepala Kantor Imigrasi Atambua, Putu Agus Eka Putra, menegaskan kesiapan jajarannya dalam menerapkan aplikasi tersebut. “Kunjungan ini menjadi energi baru bagi kami. Imigrasi Atambua berkomitmen menjaga perbatasan dengan integritas tinggi, menindak tegas penyalahgunaan dokumen, sekaligus memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi NTT, Arivin Gumilang, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. “Pengawasan perbatasan bukan tugas satu instansi. Sinergi CIQ bersama BNPP dan aparat terkait adalah kunci untuk menjaga kedaulatan dan menjawab ancaman lintas batas yang semakin kompleks,” katanya. (ant/ST)
Editor: Agus S