ATAMBUA – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST., memimpin dialog evaluasi bersama para Koordinator PPL dan seluruh PPL pertanian se-Kabupaten Belu di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis (4/12/2025). Pertemuan ini digelar untuk memastikan pendampingan pertanian berjalan maksimal menjelang musim tanam pertama tahun 2025.
Dalam arahannya, Wabup Vicente menyampaikan apresiasi atas kehadiran para PPL, sekaligus menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar kinerja pendampingan benar-benar dirasakan oleh petani di seluruh desa. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mendengar langsung laporan lapangan dari para PPL dan koordinator kecamatan.
“Hari ini kita bertemu untuk mengevaluasi sejauh mana pendampingan di lapangan, terutama setelah bibit sudah dibagikan. Saya ingin mendengar langsung laporan dari para PPL di tiap desa maupun kecamatan,” tegasnya.
Namun demikian, Wabup Vicente juga menyoroti adanya keluhan masyarakat tentang kurang aktifnya sebagian PPL dalam menjalankan tugas pendampingan. Ia meminta PPL bekerja lebih serius, terutama untuk meningkatkan produksi komoditas jagung sebagai tanaman unggulan.
“Harapan kita, PPL benar-benar mendampingi masyarakat supaya produksi jagung meningkat dari tahun ke tahun. Minimal satu hektar harus bisa menghasilkan 6–7 ton. Itu baru PPL yang bekerja dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketidaksesuaian antara laporan tertulis dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, laporan yang bagus tidak ada artinya jika hasil produksi petani justru menurun.
“Kalau laporan semua bagus tetapi masyarakat di lapangan hasilnya turun, berarti laporannya tidak benar. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” katanya.
Untuk memperkuat kualitas pendampingan, Wabup Vicente mewajibkan setiap PPL memiliki lahan percontohan minimal satu hektar. Lahan ini harus menjadi bukti nyata kemampuan teknis PPL sekaligus contoh langsung bagi petani.
Ia juga menginstruksikan agar pada pertemuan selanjutnya setiap PPL membawa data eksisting dan data potensi pertanian di desa masing-masing. Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program yang lebih akurat.
“PPL hadir untuk membawa perubahan. Karena itu, data harus akurat dan setiap PPL wajib punya lahan sendiri sebagai contoh bagi petani,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan berbasis teknologi, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kominfo juga sedang menyiapkan sistem absensi online berbasis titik koordinat (GPS). Sistem ini memastikan setiap PPL hanya dapat melakukan absensi ketika berada di lokasi tugas yang telah ditetapkan.
“Jika PPL tidak berada di titik koordinat tugasnya, maka ia tidak bisa absen. Dengan begitu, kita tahu siapa yang benar-benar mendampingi masyarakat,” jelasnya.
Dialog evaluasi ini turut dihadiri Staf Khusus Bupati Belu Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu, para kepala bidang, pengamat hama dan penyakit, koordinator PPL kecamatan, serta seluruh PPL pertanian se-Kabupaten Belu. (Sys/ST)