MANGGARAI BARAT – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma mendorong perempuan menjadi garda terdepan dalam memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri diskusi “Kebun Wanapangan Perempuan” di Kampus Bambu Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Sabtu (14/2/2026) tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah. Turut hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani, Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT Vera C. Sirait Asadoma, Ketua Yayasan Bambu Lestari Monica Tanuhandaru, serta Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi bersama sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Dalam pemaparannya, Johni Asadoma menegaskan bahwa di tengah tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, perempuan memiliki peran strategis sebagai penjaga bumi dan kehidupan.
Menurutnya, perempuan tidak hanya memelihara tanah dan menanam pangan, tetapi juga menjaga sumber air serta mewariskan pengetahuan ekologis dari generasi ke generasi.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT memberikan perhatian serius terhadap penguatan hak tenurial masyarakat adat dan lokal, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Wagub juga mengapresiasi pembentukan Task Force Social Forestry dan Kebun Wanapangan Perempuan sebagai wadah kolaboratif untuk memastikan program perhutanan sosial berjalan adil, produktif, dan berkelanjutan dengan perempuan sebagai pelaku utama.
Selain itu, Johni memaparkan program unggulan One Village One Product (OVOP) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup perempuan desa melalui pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal. Program tersebut diharapkan mendorong hilirisasi produk, peningkatan kualitas, serta memperluas akses pasar global dengan dukungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan pangan keluarga dan produksi berbasis hutan, namun belum sepenuhnya memperoleh pengakuan formal dalam sistem kelembagaan dan distribusi manfaat ekonomi.
Ia menilai reformasi sistem administrasi dan penguatan representasi perempuan menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari perhutanan sosial dapat dirasakan secara adil.
Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani menambahkan bahwa skema perhutanan sosial memberikan akses kelola hutan bagi masyarakat desa sebagai strategi pengurangan kemiskinan sekaligus penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan dan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program.
Diskusi tersebut mengangkat sinergi tiga modalitas di NTT, yakni Mama Bambu, Kebun Pangan Perempuan, dan Perhutanan Sosial sebagai model pemberdayaan perempuan berbasis sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.
Momentum ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus mendorong sistem ekonomi yang adil dan ramah lingkungan.
Selain mengikuti diskusi, Wamen PPPA bersama Dirjen Perhutanan Sosial juga menghadiri kegiatan Asia Learning Exchange 2026 yang diinisiasi Tenure Facility di Labuan Bajo. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai negara Asia untuk membahas kepemimpinan perempuan dalam menjaga hak atas tanah, wilayah adat, serta ketahanan pangan berbasis komunitas. (Sys/ST)